Indonesia Berpeluang Menangi Arbitrase Newmont, Kata Bupati KSB

 Image

Mataram, Sumbawanews.com.- Pemerintah Indonesia lebih berpeluang memenangi perselisihan kasus divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di pengadilan arbitrase internasional, karena memiliki bukti memadai untuk menggambarkan kelalaian yang dilakukan perusahaan tambang emas itu.

"Saya ikuti semua rangkaian acara dalam proses persidangan arbitrase di Hotel JB Marriott Jakarta, dan fakta-fakta dalam persidangan cenderung memenangkan Indonesia," kata Bupati Sumbawa Barat, KH. Zulkifli Muhadli, kepada wartawan di Mataram, Rabu.

Dikutip dari antara Zulkifli mengatakan, dalam persidangan arbitrase tahap pertama yang digelar 10 hingga 13 Desember lalu, tuntutan agar Kontrak Karya (KK) usaha penambangan NNT di Batu Hijau, Sumbawa Barat, dicabut semakin menguat.

Menurut dia, prosentase kemenangan Indonesia dalam perundingan arbitrase itu dapat mencapai 80 persen karena Newmont tidak cukup alasan untuk membebasakan diri dari tuduhan lalai dalam proses divestasi saham.

"Saya sangat optimis kita mampu memenangkan perundingan arbitrase itu sehingga Indonesia perlu menyiapkan berbagai alternatif yang akan ditempuh pascaputusan akhir sidang arbitrase itu," ujarnya.

Zulkifli mengatakan, para pihak yang bersidang dalam kasus arbitrase Newmont itu menghendaki sidang lanjutan dengan agenda penegasan terhadap hasil sidang tahapan pertama (final submission), sudah harus terlaksana paling lama 31 Januari 2009.

Setelah pemeriksaan dokumen, akan dilanjutkan dengan tahapan sidang yang mengagendakan pemeriksaan dokumen yang disodorkan kedua belah pihak yang dijadwalkan 1 hingga 23 Pebruari tahun depan.

Penegasan terhadap hasil pemeriksaan dokumen itu akan dilaksanakan dalam sidang lanjutan yang dijadwalkan setelah 23 Pebruari hingga 21 Maret.

"Setelah 21 Maret baru diketahui putusan sidang arbitrase kasus divestasi Newmont itu. Apakah dimenangkan Indonesia atau pihak Newmont," ujarnya.

Ia menambahkan, jika Newmont kalah dalam persidangan arbitrase itu maka perusahaan tambang Amerika Serikat itu berkewajiban membebaskan semua sahamnya kepada Pemerintah Indonesia atau peserta Indonesia lainnya.

Dengan demikian, jika kesuksesan Indonesia itu terwujud maka 50 persen saham perusahaan penambangan PT NNT itu akan menjadi milik pemerintah pusat dan 50 persen lainnya milik pemerintah daerah.

Nantinya, PT NNT masih diberi peluang untuk mengelola usaha penambangan emas dan tembaga di Pulau Sumbawa itu namun akan berada dibawa kendali Pemerintah Indonesia selaku pemilik saham mayoritas.

"Nanti pemerintah daerah (Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa dan KSB atau kabupaten lain di Pulau Sumbawa) membentuk konsorsium untuk menghimpun dana pembelian saham tambang itu," ujar Zulkifli.(ant)