HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Kota Mataram Peringkat 10 Terbaik se Indonesia

Sebagai Kota Pemberi Kemudahan Pendirian Usaha

 

 

Mataram,SumbawaNews.com – Pemerintah Kota Mataram menempati peringkat kesepuluh dari 20 kota di Indonesia yang memberikan kemudahan pendirian usaha terbaik versi hasil survei Doing Business in Indonesia 2012 yang dilakukan International Finance Corporation (World Bank Group) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Indikator terbaik peringkat kesepuluh ini karena Kota Mataram hanya memberlakukan 9 langkah prosedur pendirian usaha dengan waktu paling lama 31 hari dan biaya 22,4 persen dari pendapatan perkapita.

Hasil survei Doing Business in Indonesia 2012 ini bahkan menempatkan Kota Mataram di atas kota-kota besar lainnya, antara lain Palembang, Bandung, Pontianak, Surabaya, Batam, Pekanbaru, Makassar, Jambi, Medan dan Manado.

Sedangkan pada peringkat satu hingga sembilan tersebut Yogyakarta, Palangkaraya, Surakarta, Semarang, Banda Aceh,Gorontalo, Balikpapan, Jakarta dan Denpasar. “Meskipun termasuk kota yang baru disurvei di 2012, namun Mataram sudah menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang pernah disurvei di 2010 seperti Manado, Makassar, Pekanbaru, Bandung, Palembang dan Surabaya,” kata R Endi Jaweng, Peneliti KPPOD dalam seminar sosialisasi hasil survei Doing Business in Indonesia 2012 di Hotel Lombok Plaza di Cakranegara, Kota Mataram, Rabu (28/3).

Selain itu, dalam kriteria kota yang memberikan kemudahan dalam mengurus ijin mendirikan bangunan, Kota Mataram berada pada peringkat ke-12. Bahkan, kota bermottokan maju, religius dan berbudaya ini berada pada posisi keempat sebagai kota yang memberikan kemudahan pendaftaran properti se Indonesia.

“Kemudahan prosedur pendirian usaha di suatu daerah akan berimbas pada cepatnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” kata Sandra Pranoto, Associate Operations Officer IFC (World Bank Group).

 R Endi Jaweng merekomendasikan beberapa langkah reformasi untuk meningkatkan mutu pelayanan di daerah agar lebih menciptakan iklim investasi yang akan menjadi magnet kuat bagi para investor, antara lain penyederhanaan izin mendirikan bangunan, melakukan penggabungan perizinan lokasi lebih lanjut, dan meningkatkan komputerisasi dalam pelayanan perizinan mendirikan bangunan.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang mengapreseasi hasil survei Doing Business IFC dan KPPOD. Hanya saja, dia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap melakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih inovatif ke depan. “Kita tidak boleh berpuas diri karena peringkat pertengahan itu bisa jadi kalau daerah lain melakukan akselerasi yang lebih bagus, kita bisa ditinggal. Maka lakukanlah inovatif untuk memperbaiki ke depan,” cetusnya.

Untuk memperbaiki prosedur pelayanan ini, menurut Martawang, Pemerintah Kota Mataram bisa mencontoh pengalaman daerah lain, seperti Banda Aceh, yang memberikan kemudahan perijinan mendirikan bangunan dengan waktu paling cepat yakni hanya 42 hari dan biaya paling murah seperti di Jambi yakni hanya 32 persen dari pendapatan perkapita. Sedangkan Kota Mataram membutuhkan waktu 83 hari dengan biaya 58,4 persen dari pendapatan perkapita.

Contoh lain, yakni Yogyakarta, yang memiliki Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Yang melayani keseluruhan perijinan, dengan  standar biaya terjangkau, transparan dan aksesibel. “Pembelajaran positif dari daerah lain ini tentu menjadi bagian yang nantinya akan kita coba skenariokan supaya kita bisa memperbaiki. Misalnya memperpendek jangka waktu, memperkecil standar pelayanan dan memperpendek prosedur pelayanan dengan mekanisme, misalnya sistim komputerais atau pelayanan lebih akselen. Tentu ini bagian penyempurnaan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Mataram,” kata Martawang.

Ini juga berarti, Pemerintah Kota Mataram harus mampu mengoptimalisasi peran dan fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu setempat, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki spesifikasi untuk melakukan hal itu, dengan mengupayakan optimalisasi kewenangannya agar tidak tertinggal oleh daerah lain.

“Bagaimana cara kita membenahinya? Cara kita membenahinya adalah dengan melakukan analisis lebih detail lagi dari hasil Doing Business ini, kemudian kita intervensi. Misalnya menggrouping pelayanan perijinan, bagaimana tarif, apakah berpeluang ketemu manusia dengan manusia dan kepastian biayanya,” kata Martawang.

Dia berharap bisa secepatnya membahas hasil survei Doing Business ini dengan Tim Pelayanan Kebijakan Publik Pemerintah Kota Mataram untuk penyempurnaan pelayanan pendirian usaha, perijinan mendirikan bangunan maupun pendaftaran properti. [Idham Halik]

Kategori: