Mataram, SumbawaNews.com – Pemerintah Kota Mataram akan segera menyalurkan dana oncall atau dana pembangunan kelurahan kepada seluruh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kegiatan Masyarakat (LKM) pada tahun 2012 ini.

Penyaluran DPK sendiri sebelumnya kepada pemerintah di tingkat kelurahan. Hanya saja kurang efektif. Pemerintah Kota Mataram pun telah merencanakan untuk mengalihkannya langsung kepada BKM dan LKM melalui rekening masing-masing senilai Rp 50 juta.

Walikota Mataram H Ahyar Abduh menjelaskan, tujuan penyaluran DPK sendiri sebenarnya cukup sederhana karena mengingat banyak kebutuhan masyarakat terutama di bidang infrastruktur tidak terakomodir dalam program-program satuan kerja perangkat daerah terkait.

“Kita juga ingin membangkitkan semangat gotong royong di tingkat masyarakat. Kalau kita anggarkan 50 juta. Itu tentu, kalau dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat masih jauh. Kita berharap di situ bisa juga masuk swadaya atau partisipasi masyarakat,” cetus walikota saat memberikan pengarahan dalam sosialisasi hibah DKP di Mataram, Rabu (22/2).

Penyaluran dana hibah dengan total senilai Rp 2,5 miliar kepada 50 BKM dan LKM di tingkat LKM ini bersumber dari PAD Kota Mataram yang ditargetkan dapat mencapai senilai Rp 65 miliar pada tahun 2012 ini.

Walikota juga menjelaskan, sasaran penyaluran dana hibah DKP ini untuk pembangunan atau perbaikan infrastruktur skala kecil di tingkat lingkungan seperti jalan dan drainase.

Dia berharap pelaksanaan program primadona Kota Mataram bidang infrastruktur lingkungan melalui dana hibah DKP ini melalui perencanaan yang baik dan melibatkan serta mengakomodir kebutuhan masyarakat setempat. Walikota berjanji akan ada peningkatan anggaran pada tahun depan apabila dapat berjalan dengan baik dan lancar pada tahun ini. “Mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dana ini langsung sampai di rekening. Tolong direncanakan siapa-siapa yang terlibat dan untuk apa dana ini. Dan usahakan dengan masyarakat bermusyawarah. Perlu partisipasi masyarakat. Ini program ibadah kita di masyarakat,” pesannya.

Untuk infrastruktur pada tahun 2012 ini, walikota mengakui, pemerintahannya masih memiliki pekerjaan rumah untuk perbaikan atau pembangunan rumah tidak layak huni, yang pada tahun 2011 lalu sudah dapat diselesaikan sebanyak 1.200 unit dari total 2.080 unit. “Termasuk rumah nelayan, dan masih ada sisa 50 unit rumah,” ujarnya.

Disamping berkomitmen mengembalikan pendapatan Kota Mataram melalui perolehan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kebutuhan masyarakat di bidang insfrastruktur, walikota mengungkapkan, pihaknya juga telah mengalokaskan anggaran untuk bidang pendidikan, di antaranya untuk BOSDA senilai Rp 3,8 miliar, beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi senilai Rp 1 miliar, dan tambahan uang kesra bagi guru dari Rp 125 ribu perbulan menjadi Rp 250 ribu perbulan. Juga untuk penambahan ruang kelas baru (RKB) secara bertahap.

Kendati begitu, walikota menegaskan, pada tahun 2012 ini pihaknya masih memfokuskan pembangunan untuk bidang infrastruktur, terutama perbaikan jalan dan pembangunan jalan-jalan baru dan drainase.

Hanya saja untuk penganggaran bidang infrastruktur skala besar ini, pengalokasiannya bukan dari PAD, melainkan tambahan pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi. Pada tahun 2012 ini, Pemkot Mataram memperoleh senilai lebih dari Rp 100 miliar. “Kita ingin jalan-jalan di Kota Mataram semuanya mulus. Untuk semuanya mulus dibutuhkan tidak kurang dari Rp 100 miliar untuk jalan dan drainse Rp 50 miliar,” sebut walikota.

Pemkot sendiri sudah melakukan pembangunan dan perbaikan jalan baik hotmik maupun tidak hotmik sepanjang 20 km dan drainase 32 km hingga tahun 2011 lalu. “Kalau jalan baru di Gatep hampir 2 km, lebar 16 meter dari dana pascabencana. Ini kita bangun untuk pengamanan pantai,” tukasnya.

Selain intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, walikota juga mengatakan, pihaknya sedang mengupayakan efisiensi atau penghematan penggunaan anggaran agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan penggunaan lampu jalan hemat energi atau lampu led.

Di Kota Mataram sendiri dengan sebanyak 2.300 titik lampu, pemerintah kota sedikitnya harus mengeluarkan anggaran senilai Rp 70 juta perbulan atau senilai Rp 8 miliar pertahun.

Dia berharap dengan penggunaan lampu led, yang saat ini masih dalam taraf uji coba, pemerintah kota dapat melakukan penghematan sebanyak Rp 5 miliar setahun, yang nantinya akan dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “(Hasil dari) efisiensi ini kita akan kembalikan ke masyarakat,” ujar walikota. [Idham Halik]