Tuntut Nur Latif Ditangkap, Mahasiswa Bima Bakar Keranda

Senin, 14 Desember 2009 13:42 Administrator

Jakarta, Sumbawanews.com.- Keseriusan mahasiswa Bima Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menangkap Walikota Bima H.M. Nur Latif terus berlanjut. Setelah minggu lalu memblokir jalan di depan KPK, kini pada Senin (14/12/09) sekitar 20 Mahasiswa Bima yang tergabung dalam kesatuan mahasiswa Bima Jakarta (KMBJ) membakar keranda mayat di depan KPK.

Aksi ini mengakibatkan jalan didepan KPK macet total dan terpaksa pihak kepolisian mengalihkan arus kendaraan menuju jalur lambat.

Setelah membakar keranda mayat, para demonstran merengsek maju memanjat tembok KPK menerobos blokade puluhan polisi yang telah menghadang di lobi KPK.

Kordinator KMBJ Zulchijjah menegaskan dugaan korupsi yang melibatkan walikota Bima Nur Latif sampai saat ini belum mendapat penanganan serius dari KPK sementara kasus tersbut sudah menunjukkan bukti-bukti yang cukup.

"KPK malah pernah terjun ke Bima, kami meminta KPK menjelaskan posisi dimana kasus korupsi Nur Latif." tegas Zul melalui pengeras suara.

Sementara itu Humas KPK Johan Budi menjelaskan kasus korupsi Bima saat ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung.

"Memang Kejati NTB telah menyerahkan kasus tersebut ke Kejagung, tapi KPK masih sebatas koordinasi dan Supervisi." tambah Johan.

Mengenai kemungkinan kasus Korupsi Walikota Bima diambil alih oleh KPK, Johan menegaskan bahwa KPK masih menunggu penanganan kasus tersebut oleh Kejaksaan Agung.

"KPK akan memperhatikan syarat-syarat pengambilalihan kasus tersebut, Jika saat dalam penanganannya tidak jelas." pungkas Johan sambil menekankan bahwa pengambilalihan kasus tidak bisa begitu saja dilakukan semudah membalikkan tangan.

Aksi yang juga diikuti oleh Komunitas penegak Keadilan (KPeka) NTB, Poros Mahasiswa Bima Jakarta, Barisan Oposisi Mahasiswa Bima Jakarta, Komunitas Mahasiswa Bima Sumbawa Dompu Jakarta dan NTB Corruption Institute akhirnya membubarkan diri setelah Humas KPK Johan Budi memberikan penjelasan di ruang pers KPK.(sn01)