Taliwang, Sumbawanews.com.- Polemik tentang penyaluran dana hibah PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) terus berlanjut. Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Put Syaifuddin menilai langkah Pemda KSB yang akan mengelolah sendiri dana hibah tersebut patut dipertanyakan.

Sebelumnya PTNNT telah mengalokasikan dana sebesar US$ 38juta yang disediakan untuk tambahan pembiayaan pengembangan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan pembagian diantara pemerintah daerah, Pemprov NTB mendapatkan bagian 40 persen atau sekitar Rp152 miliar Lainnya, 40 persen atau sekitar Rp15 miliar untuk jatah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa 20 persen atau Rp76 miliar.

"Seharusnya setiap program yang diajukan oleh Pemda ke PTNNT mendapat persetujuan DPRD, apalagi dalam MOU antar Pemda dengan PTNNT pada item 11 telah disebutkan ketentuan tersebut." ungkap Put Syaifuddin.

Ditambahkannya dasar MOU tersebut adalah PP No.50 Tahun 2007 tentang sistem kerjasama daerah dengan pihak ketiga didalamnya mewajibkan setiap tahapan dalam penetapan program dan pelaksanaan proyek harus diasistensi DPRD.

"Kami mengingatkan kepada Pemda KSB agar sebelum mengajukan program apalagi dalam melaksanakan proyek tersebut seharusnya dibicarakan dengan DPRD." Ulang Put.

Dingatkannya pula, PTNNT apabila nanti didalam pengajuan proyek oleh Pemda jika belum ada persetujuan DPRD agar tidak ditenderkan atau melaksanakan program tersebut karena bertentangan dengan PP No. 50 tahun 2007.

"Dari ketiga daerah penerima hibah hanya KSB yang belum jelas merencanakan untuk apa dana hibah tersebut digunakan." ungkap Put.(sn01)

< Sebelumnya		Berikutnya >