SUMBAWA BARAT, Sumbawanews.com.- Ratusan staf perangkat desa, kepala desa dan anggota badan perwakilan desa (BPD) sekabupaten Sumbawa Barat mendatangi kantor DPRD, Senin (22/12). Kedatangan ratusan orang ini guna meminta kejelasan terhadap usulannya dalam pertemuan beberapa waktu lalu belum ada kepastian.

Kedatangan ratusan massa yang tergabung dalam forum komunikasi kepala desa (FK2D), forum perangkat desa dan asosiasi BPD ini direspon oleh anggota dewan dengan menggelar dialog yang bertempat diruang rapat dan dipimpin langsung oleh wakil ketua dewan M Thamsil. Dewan juga menghadirkan perwakilan eksekutif. Hadir kepala badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) W Musyafirin, dan kepala dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPKKAD) HM  Saleh.

Ketua FK2D Dedy Kuswanto mendesak dewan dan pemerintah mengakomodir  tuntutan  kepala desa, perangkat desa dan anggota BPD.  Senada dengan Dedy, Iwan Irawan dari asosiasi BPD mengatakan pemerintah selama ini   melanggar aturan yang ada. Pemerintah masih mengacu peraturan bupati (Perbup) nomo 10 tahun 2007 tentang  penyusunan dan pengalokasian alokasi dana desa (ADD). Perbup ini sudah tidak sesuai dengan aturan diatasnya seperti peraturan pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005  tentang  pemerintah desa.  ‘’Dan Perbup ini sampai saat ini belum dicabut,’’ tegas Iwan.

Namun tudingan Iwan ini dibantah  kepala Bappeda Musyafirin. Menurutnya, penyusunan dan pengalokasian ADD tetap mengacu pada PP 72.  Berdasarkan PP ini, besaran dana ADD sebesar Rp 8 miliar. Tapi pemerintah mengalokasikan Rp 13 miliar. ‘’Ini sudah tertinggi dari kewajiban kita,’’ tegasnya.

Pengalokasian anggaran  untuk honor perangkat desa sebesar 30 persen  dari besaran ADD yang dialokasikan menurut  PP 72. ‘’Diantara daerah-daerah lain kita yang tertinggi,’’ kata Musyafirin.
Sedangkan untuk dana alokasi desa (DAD), sejauh ini belum diputuskan tapi masih dalam pembahasan lebih lanjut apa dibutuhkan atau tidak. ‘’Akan ada keputusan lebih jauh,’’ ujarnya.

Musyafirin juga menjelaskan besaran APBD 2009 ini memang meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini bukan disebabkan peningkatan dana alokasi umum (DAU)  sebagai salah faktor penghitungan ADD. Kenaikan ini juga disebabkan karena  adanya pemsukan dari pendapatan lain seperti hibah dan sumbangan. ‘’Dalam struktur APBDespun, ada hibah dan sumbangan. Silahkan desa mencari sumber-sumber pendapatan itu,’’ saran Musyafirin.
Sedangkan M Saleh mengungkapkan tuntutan kenaikan honor perangkat desa, pemerintah telah merespon.  Penegasan ini sudah diungkapkan bupati pada saat menanggapi pemanangan umum fraksi. Honor perangkat desa disetujui  sesuai dengan upah minum provinsi (UMP). ‘’Kita juga  siap membayarkan setiap bulannya,’’ terang Saleh.

Setelah tuntutan para perangkat desa ini terpenuhi, kelompok ini langsung meninggalkan ruang rapat setelah pimpinan sidang membacakan, kesimpulan dari pertemuan yang digelar ini.Sn-03

< Sebelumnya		Berikutnya >