HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si: Perda IPR satu-satunya Produk Hukum Di Indonesia

 

Sumbawa Besar, Sumbawanews.com.- Ijin pertambangan rakyat (IPR) merupakan produk hukum untuk mengayomi masyarakat, kalau ada payung hukum maka ada alternantif dalam kepengurusan IPR yang di persoalkan 2010 lalu.
 
Syamsul Fikri, S.Ag, M.Si, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Selasa (27/12) di rumahnya, menyatakan, ada tiga cara memperoleh IPR ini yang diatur dalam rancangan perda IPR nantinya, yakni, perorangan bagi masyarakat yang mempunyai lahan, koperasi melalui notaris dan badan usaha milik daerah (BUMD)  yang bekerjasama dengan masyarakat dijadikan.
 
Mengenai pembuangan tailing diatur dalam Perda tersebut, bagi penambang kedalaman tambang yang di gali maksimal 25 meter dan tetap menggunakan Amdal.
 
Disinggung Fikri, Kaitan antara ijin usaha pertambangan (IUP) dan ijin pertambangan rakyat (IPR) perusahaan tersebut harus membebaskan lahan tersebut dengan kata lain kerjasama dengan pemilik lahan.
 
Fikri mengambil contoh, kasus PT. SAM terulang, PT SAM yang waktu itu mengklaim tanah masyarakat dan tidak mau mengkompensasikan, PT SAM telah menyalahi undang-undang No 4 tahun 2009 dan  PP 22 serta PP no 23 tahun 2009 karena lahan masyarakat harus dikompensasikan oleh perusahaan apabila untuk kepentingan perusahaan dalam hal eksplorasi maupun eksploitasi.
 
”IPR tidak hanya emas tapi juga pasir besi, mangan, dan yang terkandung dalam perut bumi lainnya,” jelas Fikri.
 
Menjawab persoalan wilayah pertambangan (WPR), Fikri menegaskan dalam pengurusan WPR ini, kita mengacu pada undang-undang no 4 tahun 2009 bahwa eksekutif mengajukan WPR ke DPRD dan DPRD menyetujui baru kemudian eksekutif memberikan laporan ke pusat.
 
Menurut Fikri yang menjadi kebanggaan Komisi I DPRD Sumbawa, saat IPR ini ditetapkan dan di sahkan maka satu-satunya produk hukum tentang pertambangan di Indonesia yang di inisiasi Komisi I seluruh indonesia. Sementara daerah lain baru menghasilkan Peraturan Bupati (perbup).
 
”Satu-satunya DPRD baik kabupaten dan provinsi Indonesia, yang mempunyai perda IPR, ” bangga Fikri.
 
Lebih jauh, Perda IPR ini berawal dari aspirasi masyarakat Lape, Lopok, Lantung, Teluk Santung dan Maronge yang di sambut baik oleh komisi I DPRD Sumbawa dengan tujuan mewujudkan harapan dan keinginan sebagian masyarakat pecinta tambang di Sumbawa. (SN07)
 
 
 
Kategori: