Sumbawa Masa Lalu, Kini Dan Akan Datang

 

Sebelum Indonesai merdeka, bahkan sebelum penjajahan Belanda, Sumbawa dalam sejarah masa lalu merupakan wilayah yang dipimpin oleh Sultan. Pengaruh kerajaan ini hingga ke Goa, Sulawesi Selatan melalui penaklukkan kerajaan Goa dalam sayembara menendang bola besi dengan peserta seluruh Kerajaan di Nusantara pada saat itu.
 
Kerajaan Sumbawa juga memayungi Selaparang (Pulau Lombok, sekarang), merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sumbawa yang disebut dalam istilah "Kemutar empat." Bukti sejarah, sebagian penduduk di Lombok Timur, Mataram merupakan keturunan dari Sumbawa yang ikut dalam pembebasan Selaparang pada masa itu.  Sejarah masa lalu tersebut telah berlalu. Seiring dengan berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Kesultanan Sumbawa masuk dalam wilayah Sunda Kecil dan pada akhirnya Sumbawa juga menjadi bagian dari provinsi Nusa Tenggara Barat yang beribukota di Mataram.
 
Selaparang pada masa kepemimpinan Datu Selaparang.  Kala itu ramai orang yang ingin mendiami Selaparang, salah satunya anak Raja Karang Asem (Bali) karena alasan dibuang oleh orang tuanya, maka ia diberi tempat tinggal oleh Datu Selaparang. Namun Datu Selaparang tetap menjadi pemimpin di rakyatnya, tak terkecuali bagi anak Raja Karang Asem. Dalam titah Datu Selaparang mengingatkan anak Raja Karang Asem agar mengikuti aturan yang berlaku di Selaparang.
 
Belakangan, anak Raja Karang Asem melakukan pemberontakan ke Selaparang yang saat itu Selaparang masih dipimpin oleh Datu Selaparang. Merasa daerahnya diinvasi oleh penduduknya sendiri, Datu Selaparang akhirnya kembali ke Kerajaan Sumbawa untuk memberitahu kepada saudaranya, yaitu Kesultanan Sumbawa untuk dapat membebasakan wilayah kekuasaannya.
 
Dalam pada itu, Datu Selaparang mengingatkan saudanya jika daerah kekuasaannya belum aman, Datu Selaparang tidak akan pulang ke wilayah kekuasaannya, Selaparang (P. Lombok)
 
Titah tersebut ditindaklanjuti oleh saudaranya, Sultan Sumbawa, Sultan Jalaluddin Muhammadsyah I dengan membawa pasukan dari daerah Kesultanan Sumbawa ke Selaparang untuk membebaskan wilayah Selaparang. Sultan Jalaluddin Muhammadsyah I, wafat dalam pembebasan Selaparang. Dalam wasiatnya, Sultan Jalaluddin Muhammmadsyah I, berwasiat agar kepemimpinannya dapat dilanjutkan oleh saudaranya Datu Dollah dari Bima atau Datu Taliwang, (sumber: Sumbawa Masa Lalu; L. Manca).
 
Setelah Indonesai merdeka, Sumbawa masa kini meninggalkan bekas ketangguhan, kemurahan, solidaritas bahkan toleransi. Keterbukaan adalah jati diri masyarakat Sumbawa yang tidak mengenal istilah nepotisme bahkan dalam kompetisi keseharian, masyrakat terbiasa dengan kompetisi sehat. Karakter  tersebut menempatkan integritas kepribadian yang bertanggung jawab atas perbuatannya.
 
Sejarah mencatat, berbagai daerah tertarik mendiami Kesultanan Sumbawa, seperti dari kerajaan Sriwijaya Palembang, kini disebut Pelampang (berasal dari kata Palembang). Banjar berasal dari Kalimantan, Selayar dari Sulawesi, Mantar dari bangsa Portugal, Jawa dari Jawa. Semua warna tersebut bercampur menjadi satu kesatuan bagaikan pelangi yang senantiasa membawa kebahagiaan dan kedamaian di Tana Samawa (Tanah Sumbawa).
 
Sumbawa yang sangat terbuka dan penuh toleransi merupakan daerah yang nilai-nilainya dibangun atas dasar nilai moral. Semua orang yang hidup di Tana Samawa merupakan orang yang sanggup menjunjung tinggi moral diatas segala kepentingan. Tak pelak ketika pelanggaran moral terjadi, dimana negara tidak lagi hadir maka hukum setempat akan mengeksekusi. 
 
Tindakan demikian merupakan bentuk dari tuntutan keseimbangan; peran, pelayanan,  persamaan derajat dan kesempatan dalam memelihara keseimbangan Sumbawa secara menyeluruh. Kesempatan merupakan landasan menuju penyatuan dan partisipasi aktif dalam memelihara Tana Samawa. Perilaku kompetitif, tidak menempatkan masyarakat Sumbawa menduduki peluang dalam perekrutan setiap kebutuhan negara. Sebut saja posisi di Polri, TNI, dan lainnya. Masyarakat Sumbawa hanya sebagai penonton di daerahnya, menerka sepak terjang penguasa, penerima mandat memporakporandakan sendi-sendi kebhinekaan yang telah lama diabangun dan diperkuat di Sumbawa.
 
Kejadian 22 Januari 2013 mengingatkan kita pada peristiwa tahun 1983 dalam pergulatan dengan etnis tersebut, bahkan pada tahun 1997 kota Sumbawa juga lumpuh akibat perilaku oknum Kepolisian. Kejadian tersebut menimbulkan korban.
 
Peristiwa 22 Januari 2013 merupakan bagian petaka yang harus ditelan oleh masyarakat Sumbawa yang sepatutnya dapat dihindari jika Polri dapat menerima dan duduk bersama keluarga korban dan memenuhi jalan yuridis dan independen menuntaskan kasus tersebut. Nahas memang, ketika rasa tidak percaya itu muncul dari mahasisiwa mewakili kaum intelektual tidak direspon bahkan diabaikan apalagi melindungi, serta merta tanpa ada komando dan rekayasa, kota Sumbawa luluh lantak akibat kemarahan warga. Beberapa kejadian serupa di Sumbawa luput dari antisipasi intelijen.
 
Warga tak berdosa ketakutan, kehilangan harapan untuk hidup. Sembunyi dibalik daun-daun bahkan menitipkan raganya di tengah hutan hingga jiwanya kosong menerawang, menengadah dan merasakan perihnya hidup di Tana Samawa yang mengusung nilai-nilai Kebhinekaan.
 
Kedepan, cukuplah sudah Sumbawa membara, menangis dan porak poranda. Harga mahal ini harus menjadi landasan setiap pemangku kebijakan baik Pusat maupun Daerah. Memberi peluang dalam segala lini kehidupan, persamaan layanan, hak dan kewajiban adalah jalan mulus membangun, mempertahankan dan merawat Sumbawa yang Bhinneka Tunggal Ika, karena lahirnya Islam, dianut sebagai agama resmi di Kerajaan Sumbawa merupakan rahmat bagi seluruh sekalian alam. 
 
Berbhinneka berarti "Dimana bumi dipijak disitu laingit dijunjung."  Mempercepat layanan adalah langkah mengembalikan kedaulatan masayarakat Sumbawa. (Zainuddin) 
 
 
 
Kategori: