HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Pemerintah dan DPD Dukung Penghentian Sementara Ekplorasi PT SMN

 

JAKARTA, Sumbawanews.com. - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung adanya pemberhentian sementara proses eksplorasi selama satu tahun PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Kabupaten Bima, Nusa Tengara Barat (NTB), untuk meredam situasi yang ada.
 
Demikian hasil kesimpulan Rapat Pemerintah dengan DPD membahas Permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bima, yang dibacakan pimpinan rapat, Irman Gysman, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (09/01/2012). Hadir pada rapat tersebut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Thamrin Sihite, GM PT SMN Sucipto Maridjan, Perwakilan Komisi I dan II DPR RI serta Anggota DPD Provinsi NTB.
 
"Untuk solusi kongkritnya nanti, perlu pembicaraan yang akan difasilitasi lebih lanjut oleh DPD dengan kepala daerah dan juga perusahaan," ujar Irman.
 
Senada dengan hal tersebut, Dirjen Minerba menyampaikan bahwa fakta di lapangan menunjukkan masyarakat semangat menutup kegiatan eksplorasi tambang tersebut. "Terlepas mungkin ada pendapat apakah itu representasi dari masyarakat secara menyeluruh, itu lain soal. Yang penting adalah situasi kondusif terlebih dahulu." jelasnya.
 
Ia menjelaskan bahwa sejak adanya pembagian kewenangan yang telah ditetapkan (otonomi daerah) maka jika IUP ada di daerah. "Ada pembagian kewenangan. Jika lokasinya ada di kabupaten, yang berwenang memberikan dan mencabut izin adalah Bupati, sementara Pemerintah Pusat bertanggungjawab mengatur yang terkait dengan standar, prosedur, norma dan kriteria", pungkasnya. (esdm/KO) 
 
 
Kategori: