PDIP dan Hanura Dukung Masyarakat Lakukan Uji Materi pasal 7 ayat 6 hurup (a) ke MK

PDIP dan Hanura Dukung Elem Masyarakau Uji Pasal 7 ayat 6 huru (a) ke MKJakarta, Sumbawanews.com – Setelah DPR merampungkan Rapat Paripurna walaupun akhirnya Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura di tambah dengan PKS berseberangan dengan hasil keputusan tersebut, akan tetapi disebabkan karena Golkar, Demokrat, PAN dan PKB melebihi suara yang tidak mendukung lebih banyak sehingga dapat disahkan.

 

Dengan hasil keputusan Paripurna tersebut Kini fraksi PDIP, dan Hanura mendukung langkah Yusril Ihzamahendra dan elemen masyarakat yang mengajukan gugatan uji meteri Pasal 7 ayat 6 huruf (a) UU APBN Perubahan 2012 hasil Rapat Paripurna DPR beberapa hari lalu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut memberi keleluasan bagi pemerintah menaikkkan harga BBM bersyarat.

Sebab, pasal tersebut saling bertentangan dengan pasal 7 ayat 6 yang mengamanatkan tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dan tidak seusia dengan pasal UU Migas yang telah dibatalkan oleh MK. "PDIP menyambut gembira dan mendukung inisiatif kelompok sipil untut melakukan Judicial Review (uji materi) sehingga ada kepastian hukum sekaligus ada proteksi terhadap kepentingan nasional, agar ada upaya serius dari pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi," ujar anggota fraksi PDIP DPR, Eva Kusuma Sundari, Senin (2/4/2012).

Menurut Eva, sebagai bentuk dukungan konkrit, maka PDIP akan menyediakan data-data yang bisa membantu para pengaju uji meteri pasal tersebut. "Karena Judicial Review kami pandang sebagai penguat sikap PDIP saat paripurna. PDIP memandang bahwa Pasal 7 (6a) pantas dibatalkan beserta seluruh konsekwensinya berapa pengalokasian subsidi, BLSM (Bantuan Langung Sementaray), dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra dan Serikat Pengacara Rakyat telah menyatakan rencana gugatan pasal itu ke MK.

Rapat Paripurna DPR beberapa hari lalu, memutuskan penambahan Pasal 7 ayat 6 huruf (a) dalam UU APBN-P 2012 yang mengatur pemberian keleluasaan kepada pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya, jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Senada dengan Eva, anggota Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, mengatakan proses Rapat Paripurna pengesahan RUU APBN Perubahan 2012 beberapa hari lalu itu telah cacat secara prosedural. Sebab, pengesahan RUU tersebut melebihi batas waktu pembahasan dan pengesahan sebuah RUU oleh DPR. "Itu kan hanya sampai pukul 24.00 WIB saja, nggak boleh lebih. Termasuk juga substansinya itu juga melanggar konstitusi," kata Akbar.

Sebagai bentuk dukungan terhadap uji meteri pasal tersebut, politisi Partai Hanura tengah melakukan koordinasii dengan pihak pengaju gugatan. "Kami hanya berkoordinasi saja. Lah, wong substansinya sama kok. Ayat 6a itu ayat siluman. Nggak ada itu (BLSM). Itu tipu-tipu," tandasnya.

"Seluruh elemen bangsa harus ramai-ramai untuk melakukan judicial review untuk mengembalikan mekanisme legislasi kita ke dalam track yang sebenarnya."Ucap akbar.

 

Namun apakah nantinya MK bisa bersipat netral dalam hal melakukan putusan uji meteri Pasal 7 ayat 6 huruf (a) UU APBN Perubahan 2012 hasil Rapat Paripurna DPR beberapa hari lalu tersebut. (Erwin Siregar)

Kategori: