HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

PAN Ancam Cabut Dukungan Kenaikan BBM

JPAN Ancam Cabut Dukungan Kenaikan BBMakarta, Sumbawanews.com. – Apakah ini hanya sebuah bargening posisi, seakan akan belum jelas. Sejak Partai Golkar, PKS seakan akan menolak kenaikan BBM saat paripurna besok, kini giliran Partai PAN ikut ikutan memberikan Ancaman akan menolak kenaikan BBM.

 

Hal ini terjadi akibat permintaan F-PAN agar ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) cukup 3 persen. Buntutnya, fraksi yang dipimpin Tjatur Sapto Edy itu mengancam bakal menarik dukungan terkait pencabutan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang menyebut harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Menurut Wakil Ketua F-PAN DPR RI Viva Yoga Mauladi, partai-partai yang berada di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi seharusnya dilihat sebagai keluarga besar.


"Ketika Demokrat mau sama kita (PAN), kita disuruh nurut sama mereka. Tetapi giliran RUU Pemilu dia (Demokrat) tidak mau toleransi dan akomodasi terhadap suara PAN. Itu namanya politik seenaknya sendiri, tidak boleh dong seenaknya sendiri," kata Yoga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/3/2012).

Yoga menambahkan,"Kalau soal Century, soal BBM, soal mafia pajak, itu atas nama Setgab. Tetapi giliran soal RUU Pemilu, hanya Demokrat saja yang berbeda dengan kami. Satu soal saja, soal besaran PT kita minta 3 persen, plus Gerindra dan Hanura. Tapi Demokrat tetap bersikukuh di 4 persen."
 
Anggota Komisi IV itu mengatakan, persoalan PT itu tidak menyangkut hidup matinya Demokrat. "Mau 3, 4, dan 5 persen kan tidak ada masalah buat Demokrat. Tetapi kenapa mereka sangat tidak toleran," ketus Yoga.

Dengan nada kesal, Yoga mengatakan, jika Demokrat tidak mengubah sikap terkait persoalan besaran PT dalam RUU Pemilu, tidak mustahil PAN juga akan berubah sikap di detik-detik terakhir pembahasan alokasi besaran subsidi BBM untuk APBN-P 2012 dan pencabutan Pasal 7 ayat 6 pada UU APBN 2012 yang menyebut bahwa tahun ini tidak ada kenaikan harga eceran BBM bersubsidi.

"Demokrat yang memimpin koalisi minta didukung hal ini. Tetapi dengan hasil rapat konsultasi membahas RUU Pemilu, tidak ada toleransi dari Demokrat menyangkut besaran PT dalan RUU Pemilu tersebut, maka kita akan mempertimbangkan kembali sikap Demokrat yang meminta dukungan pencabutan Pasal dalam UU APBN 2012 itu," ujarnya.

Dengan kondisi terakhir ini, Yoga menegaskan PAN bisa menolak usulan pencabutan Pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 tersebut. Terlebih, sebelumnya Ketua MPP PAN Amien Rais dan Wakil Ketum PAN Dradjad H Wibowo menolak kenaikan BBM. "Siang ini akan segera rapat fraksi juga untuk membahas perkembangan terakhir dalam masalah ini," tegasnya. (Erwin Siregar)

Kategori: