Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Home

Analisa Kekuatan Politik Etnisitas Dalam Proses Pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa

E-mail Cetak PDF

Ini adalah absract hasil penelitian saya yang sudah dipresentasikan pada seminar internasional PERCIK ke-9 dengan tema Dinamika Politik Lokal di Indonesia ”Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara” yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Kampoeng Percik Salatiga, kerja sama dengan ford foundation dan akan diterbitkan menjadi buku oleh panitia bersama Pustaka Pelajar.

Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan aslinya silahkan email,,, sebagai informasi,, pembahas dari penelitian ini adalah Arif Budiman, Garry Van Klinken ketua KITLV Belanda, DR. Nico L. Kana, DR. Heru Nugroho dan sederetan Profesor dan Doktor dari dalam dan luar negeri

ANALISA KEKUATAN POLITIK ETNISITAS DALAM PROSES PEMEKARAN PROPINSI PULAU SUMBAWA

 Oleh: Yadi Surya Diputra*

ABSTRAK Runtuhnya sistim sentralisasi tergantikan dengan sistim desentralisasi pada reformasi 1998 telah membawa impilkasi yang sangat besar pada sistim pemerintahan di Indonesia.

Tuntutan pemekaran wilayah sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan bagi daerah-daerah yang jauh dari akses kekuasaan dan kebijakan menjadi marak. Dalam kurun waktu 10 tahun reformasi, telah terbentuk 16 propinsi baru menjadi 33 propinsi dari sebelumnya 17 propinsi pada masa orde baru.

Perubahan sistim pemerintahan tersebut juga membawa implikasi bagi konfigurasi politik di tingkatan lokal. Distribusi kekuasaan ke tingkat lokal menjadikan kekuatan-kekuatan primordial menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dan menjadi penentu aras kepentingan politik komunitas tertentu, baik berupa komunitas politik maupun kelompok kepentingan lainnya.

Kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat lokal yang masih dipengaruhi oleh sistim primordial etnisitas menjadikan politik identitas menjelma sebagai daya tawar dalam arena perpolitikan. Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas dua pulau besar (pulau Lombok dan Sumbawa) dan tiga etnis besar yaitu suku Sasak yang mendiami keseluruhan pulau Lombok, etnis Samawa yang mendiami pulau Sumbawa bagian barat dan etnis Mbojo yang mendiami pulau Sumbawa bagian timur, tidak terlepas dari dialektika konfigurasi politik identitas akibat distribusi kekuasaan ke daerah dalam masa desentralisasi ini.

Ketimpangan pembangunan yang disenyalir akibat kesenjangan representassi masyarakat pulau Sumbawa atas akses kekuasaan di propinsi NTB menemukan momentumnya pada era desentralisasi, dengan mengeluarkan statement bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan pembangunan di pulau Sumbawa hanyalah dengan pemekaran. Pemekaran yang seharusnya menempati domain hukum, bergeser menjadi domain politik akibat fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan mengedepankan politik identitas sebagai alat untuk mempercepat dan memperuncing dialektika wacana isu pemekaran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh fragmentasi elit yang berbasis pada etnisitas terhadap pemekaran propinsi pulau Sumbawa.

Permasalahan tersebut diharapkan mampu menjawab judul dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kekuatan politik identitas dalam pemekaran propinsi pulau Sumbawa. Dengan menggunakan metode yang bersifat partisipatif (reasearch parsipatory) yaitu menganalisis temuan-temuan di lapangan baik dalam bentuk data maupun wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder yang ada di propinsi NTB selama kurun waktu Bulan Mei hingga dengan Juni 2008, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan data yang konfrehensif tentang titik permasalahan penelitian.

Temuan yang didapatkan adalah terjadi dinamika relasi elit di pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya setelah menggelindingnya isu pemekaran. Isu yang awalnya lahir dari euforia politik setelah kotak pandora orde baru dibuka kemudian disambut oleh para elit politik dan menjadikan politik identitas sebagai basis dialektika. Fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan dan etnisitas sedemikian rupa mempengaruhi isu pemekaran dikarenakan masalah pemekaran berhubungan dengan demotion dan promotion bagi eksistensi kelompok elit tertentu.

Bagi elit isu pemekaran propinsi Sumbawa layaknya dua keping mata uang, di satu sisi isu pemekaran merupakan ruang perebutan relasi kuasa, yaitu ruang untuk menjaga legalisasi pemerintah atas diri dan basis etnisitasnya melalui penguasaan kursi legislatif dan eksekutif. Di sisi yang lain, kegagapan cara pandang masyarakat etnis dalam masing-masing suku di pulau Sumbawa tentang konsepsi elit-nya yang mulai kabur akibat degradasi sistim modern dan demokrasi, menjadikan siapapun yang mampu merebut ruang kekuasaan negara dan menjadi elit politik, juga akan mendapatkan legitimasi ke-elit-an dalam sistim kultural etnis.

Pemekaran propinsi Sumbawa merupakan keharusan, dalam upaya meningkatkan akses pelayanan publik dan mendapat dukungan besar dari seluruh masyarakat pulau Sumbawa. Situasi tersebut menjadi lahan subur bagi elit untuk merebut relasi kuasa. Simbiosis antara keinginan kuat dari masyarakat untuk melakukan pemekaran dengan kepentingan elit untuk memperluas ruang kuasa menemukan coomon destination, yaitu pemekaran propinsi pulau Sumbawa.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan menjadikan politik etnisitas menjadi senjata yang sangat massif digunakan oleh elit lokal sebagai alat negosiasi politik. Dampak negatifnya adalah dengan mengedepankan politik identitas masyarakat dalam negosiasi politik dapat melahirkan benih konflik horizontal.

Semoga proses pemekaran pulau Sumbawa dengan selalu mengintrodusir politik identitas di saat pesta demokrasi, pilkada, pilgub dan pemilu tidak mengarah pada konflik horizontal antar etnis.

Kata kunci: Politik Identitas, Elit, Etnisitas, Desentralisasi

Komentar
Buat Baru Cari RSS
+/-
Tulis Komentar
Nama:
Email:
 
Website:
Judul:
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch::(:shock:
:X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s:!::?::idea::arrow:
 
Silahkan Masukkan Kode Anti spam.
lilo   |114.120.25.xxx |15-09-2008 17:35:42
Wacana Propinsi Sumbawa adalah suatu KENISCAYAAN, tapi menjadi penting ketika ada pertanyaan URGENT KAH ini harus diperjuangkan?, tergantung dari sudut mana kita memandangnya dan kepentingan elit yang mana yang sangat di untungkan(Sesuai dengan hasil penelitian di atas).
Menurut hemat saya, yang paling URGENT yang harus di perjuangkan oleh Elit sekarang adalah PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (Daerah TK II),karena memang SEJATINYA pelayanan kepada Masyarakat adalah di daerah TK II bukan di PROPINSI, PROPINSI dalam Tata Pemerintahan hanyalah bersifat sebagai Wakil Pemerintah Pusat Untuk Mengkoordinir daerah TK II, jadi jelas kalau NIAT kita ingin Memberi pelayanan kepada masyarakat,itu tempatnya di Daerah OTONOM TK II.
Semoga ini menjadi bahan renungan agar Energi yang di miliki oleh ELIT2 tidak terkuras habis untuk memikirkan hal yang belum di butuhkan dan URGENT oleh MASYARAKAT.
Poetra Adi Soerjo  - Nothing is like what seems   |125.163.255.xxx |16-09-2008 19:33:26
secara normatif, tepat apa yang saudara Lilo katakan,,, cuma sebagai bahan refleksi aja,, sebuah daerah Otonom TK II yang tanpa Inovasi dan Skill Individual seorang pemimpin dalam proses governance hanyalah Nothing,,, coba analisa data di bawah ini,,, 96 % APBD kabupaten Sumbawa tahun 2008 adalah berasal dari DAU. komposisi APBD adalah PAD, DAU, DAK dan Bagi Hasil. tolak ukur kemajuan daerah adalah jika PAD lebih tinggi dari DAU dan persentase dana lainnya, karena selain PAD komposisi dana APBD adalah berasal dari pusat. lalu jika DAU saja sudah 96% dari keseluruhan dana APBD maka berapakah perdentase dana lainmnya. DAK, PAD dan bagi hasilnya hanya 4%. inipun terntunya dengan jelas kita lihat DAK dan bagi hasilnya akan lebih tinggi persentasenya dari PAD karena keberadaan bahan galian kelas A dan proyek DAK dari pusat. sehingga yang urgent untuk dibahas tentang Sumbawa adalah strategi peningkatan PAD karena bagaimanapun kebijakan desentralisasi untuk memperbanyak daerah otonom hanyalah akan menjadi domain politik para elit untuk memperlebar relasi kuasa. mungkin kita bisa belajar dari New Public Manajement ala Fadel Muhammad di Gorontalo, yang walaupun isu itu sudah usang di Eropa dan Amerika pada dua dekade yang lalu.
Surya  - Sumbawa sebagai "stete"   |202.146.241.xxx |27-09-2008 13:49:36
Bahwa keberadaan Sumbawa sebagai suatu propinsi memang benar seperti dua sisi mata uang yang dpat dilihat dari segi strategis dan primordialis.
Yang lebih esesial dari semua itu adalah apakah pembentukan tersebut menyelesaikan "masalah' yang menghinggapi warga pulau Sumbawa selama ini.
Menurut hemat saya masalah yang mengemuka dalam setiap pembentukan daerah otonomi baru, baik daerah tingkat satu maupun dua adalah pembagian 'kue' kekuasaan dan anggaran, legitimitasi superioritas dan yang agak mulia adalah rentang kendali dan pemerataan rezeki pembangunan yang mungkin sebelumnya agak 'jauh' dari cukup.
Namun demikian semangat dari pembentukan ini tetap harus didukung terutama kan hal-hal baik yang mengikutinya dan pada saat yang saat yang bersamaan semua pihak tetap waspada terhadapa pembonceng dari semua niat itu.
semoga segerqa terealisasi dengan tanpa melupakan alasan pembentukannya.
Zoel Yusuf  - Akselarasi propinsi dan penyiapan SDM     |125.161.133.xxx |28-09-2008 02:39:16
Propinsi Sumbawa yes, secara praksis kita butuh payung hukumnya dari pemerintah, akselarasi propinsi dengan perencanaan yang matang dan konsisten, kita siapkan manusianya yang maju, professional dan bermoral baik. soal ekonomi itu sambil jalan dan sambil menata seluruh assets yang banyak. Di banyak negara pada awalnya tertatih-tatih, kita lihat Singapore dan sekarang sangat maju. Faktor yang penting lagi adalah FAKTOR KEPEMIMPINAN yang akan mengayomi seluruh kesiapan diatas. Kita berlomba dengan waktu bahwa masalah ini harus dengan cepat mengantisipasi semua keadaan untuk persiapan tersebut. Jika ada hambatan artinya kita memperoleh pelajaran, jika mulus artinya SOP kita sudah benar, mari kita belajar saling menghargai antara kita untuk cita-cita kita yaitu kemakmuran dan kemajuan untuk propinsi Sumbawa.
ferry  - Permohonan materi   |125.163.66.xxx |24-06-2009 21:30:46
Ass wr wb,
Pak Yadi yang saya hormati. Saya tertarik dengan makalah bapak, dan kalau bapak berkenan mohon di email materinya. Yang pasti materi tersebut sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih atas kerja samanya.
amran  - mohon dikirim tulisan asli pemekaran sumbawa   |125.165.51.xxx |10-07-2009 09:18:01
pemekaran penting untuk kekajuan suatu daerah
schalimkz  - analisis variasi komposisi DPRD   |118.97.35.xxx |04-11-2009 05:05:23
analisis variasi komposisi DPRD di suatu kabupaten dengan eksekutifnya yang berasal dari partai berbeda
Terakhir Diupdate ( Selasa, 16 September 2008 05:49 )  

Editorial

Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Illegal Mining Labaong...?
13/08/2010 | Indra Jaya
article thumbnail

Dari hari kehari bencana longsor dipusat ileegal mining Olat Labaong terus terjadi, sejalan dengan peristiwa ini puluhan korban meninggal dan luka-luka tidak dapat dihindri, tetapi aneh bin ajaib apar [ ... ]


Editorial Lainnya

Iklan Baris

Shout Box

Archives Pesan
02/09to the rheestelah tu baca isi Risalah sidang Perdana ANNUR VS KPU, yam de ya mole goro NURDIN
02/09utanbersaudarasemoga an nur cepat di lantik
02/09ikinBerhentilah menggonggong disini, karena smuanya tak berarti.
02/09buta melikeee nanta kau pe annur, maling teriak maling, mu buya bukti baju koko, no to diri lok ka beang jenset ko tau jompong ke, ma bau pilih ling tau pang jompong ana. ngaca gama balong,, bau man mo tu tomas...
02/09ocananluk tau gedo,kakenang pipis 20 rb,luk kanomda akalmupe ijar kau tukang ngelo..nantakau JM
01/09InsanSegala peristiwa
01/09InsanSegala peristiwa
01/09BillTidak perlu saling menghujat, itu bukan sifatnya orang Samawa, biarkan proses hukum berjalan dan siapun yang menang harus bisa diterima dengan lapang dada..
01/09EA UTAN Geeee nene tau annur luk ka no nene bau terima kekalahan ampa,,,tau nda ila na bae si tau nanluk na......lamen kam tu kalah man mo tu tomas...pates mo jampang swai anak nene e....lamen tu salenge tau boat nene...smata ka tau nda ila na bae si...
01/09AlJM gedo............................
01/09PUKIkawa ke ya pimpin neng de nyang2, slma 5 tahun nda perubahan2, smata mata taeng otak tu..........
31/08rerrr
31/08rerrteeeeertry
31/08xxxxxxxxxxxxxxxx
31/08mosengnengka saling hujat, dengan kalimat-kalimat ade enda tegas- tegas nan, aji no tu bedosa rua hujat tau....coba nene gita tau sidang ana kadu Nurdin ke 5 anggota KPU ana Mesra pang Jakarta ana nene pang samawa ta laga seling salenge diri nene we...sanak balong we...

Interaktif

Kamus
Cek Email
Pleno KPU Senin (23/8) menempatkan JM-Arsy Unggul sebanyak 111,961 (50.56%) dan ANNUR sebanyak 109,465 (49.44%), selisih suara antara JM-Arsy Vs ANNUR = 2,486. Total suara sah sebanyak 221,436. Selengkapnya...