Ini adalah absract hasil penelitian saya yang sudah dipresentasikan pada seminar internasional PERCIK ke-9 dengan tema Dinamika Politik Lokal di Indonesia ”Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang/Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara” yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 di Kampoeng Percik Salatiga, kerja sama dengan ford foundation dan akan diterbitkan menjadi buku oleh panitia bersama Pustaka Pelajar.
Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan aslinya silahkan email,,, sebagai informasi,, pembahas dari penelitian ini adalah Arif Budiman, Garry Van Klinken ketua KITLV Belanda, DR. Nico L. Kana, DR. Heru Nugroho dan sederetan Profesor dan Doktor dari dalam dan luar negeri
ANALISA KEKUATAN POLITIK ETNISITAS DALAM PROSES PEMEKARAN PROPINSI PULAU SUMBAWA
Oleh: Yadi Surya Diputra*
ABSTRAK Runtuhnya sistim sentralisasi tergantikan dengan sistim desentralisasi pada reformasi 1998 telah membawa impilkasi yang sangat besar pada sistim pemerintahan di Indonesia.
Tuntutan pemekaran wilayah sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan bagi daerah-daerah yang jauh dari akses kekuasaan dan kebijakan menjadi marak. Dalam kurun waktu 10 tahun reformasi, telah terbentuk 16 propinsi baru menjadi 33 propinsi dari sebelumnya 17 propinsi pada masa orde baru.
Perubahan sistim pemerintahan tersebut juga membawa implikasi bagi konfigurasi politik di tingkatan lokal. Distribusi kekuasaan ke tingkat lokal menjadikan kekuatan-kekuatan primordial menjelma menjadi sebuah kekuatan politik dan menjadi penentu aras kepentingan politik komunitas tertentu, baik berupa komunitas politik maupun kelompok kepentingan lainnya.
Kondisi sosiologis dan antropologis masyarakat lokal yang masih dipengaruhi oleh sistim primordial etnisitas menjadikan politik identitas menjelma sebagai daya tawar dalam arena perpolitikan. Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri atas dua pulau besar (pulau Lombok dan Sumbawa) dan tiga etnis besar yaitu suku Sasak yang mendiami keseluruhan pulau Lombok, etnis Samawa yang mendiami pulau Sumbawa bagian barat dan etnis Mbojo yang mendiami pulau Sumbawa bagian timur, tidak terlepas dari dialektika konfigurasi politik identitas akibat distribusi kekuasaan ke daerah dalam masa desentralisasi ini.
Ketimpangan pembangunan yang disenyalir akibat kesenjangan representassi masyarakat pulau Sumbawa atas akses kekuasaan di propinsi NTB menemukan momentumnya pada era desentralisasi, dengan mengeluarkan statement bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan pembangunan di pulau Sumbawa hanyalah dengan pemekaran. Pemekaran yang seharusnya menempati domain hukum, bergeser menjadi domain politik akibat fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan mengedepankan politik identitas sebagai alat untuk mempercepat dan memperuncing dialektika wacana isu pemekaran. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengaruh fragmentasi elit yang berbasis pada etnisitas terhadap pemekaran propinsi pulau Sumbawa.
Permasalahan tersebut diharapkan mampu menjawab judul dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kekuatan politik identitas dalam pemekaran propinsi pulau Sumbawa. Dengan menggunakan metode yang bersifat partisipatif (reasearch parsipatory) yaitu menganalisis temuan-temuan di lapangan baik dalam bentuk data maupun wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder yang ada di propinsi NTB selama kurun waktu Bulan Mei hingga dengan Juni 2008, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan data yang konfrehensif tentang titik permasalahan penelitian.
Temuan yang didapatkan adalah terjadi dinamika relasi elit di pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya setelah menggelindingnya isu pemekaran. Isu yang awalnya lahir dari euforia politik setelah kotak pandora orde baru dibuka kemudian disambut oleh para elit politik dan menjadikan politik identitas sebagai basis dialektika. Fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan dan etnisitas sedemikian rupa mempengaruhi isu pemekaran dikarenakan masalah pemekaran berhubungan dengan demotion dan promotion bagi eksistensi kelompok elit tertentu.
Bagi elit isu pemekaran propinsi Sumbawa layaknya dua keping mata uang, di satu sisi isu pemekaran merupakan ruang perebutan relasi kuasa, yaitu ruang untuk menjaga legalisasi pemerintah atas diri dan basis etnisitasnya melalui penguasaan kursi legislatif dan eksekutif. Di sisi yang lain, kegagapan cara pandang masyarakat etnis dalam masing-masing suku di pulau Sumbawa tentang konsepsi elit-nya yang mulai kabur akibat degradasi sistim modern dan demokrasi, menjadikan siapapun yang mampu merebut ruang kekuasaan negara dan menjadi elit politik, juga akan mendapatkan legitimasi ke-elit-an dalam sistim kultural etnis.
Pemekaran propinsi Sumbawa merupakan keharusan, dalam upaya meningkatkan akses pelayanan publik dan mendapat dukungan besar dari seluruh masyarakat pulau Sumbawa. Situasi tersebut menjadi lahan subur bagi elit untuk merebut relasi kuasa. Simbiosis antara keinginan kuat dari masyarakat untuk melakukan pemekaran dengan kepentingan elit untuk memperluas ruang kuasa menemukan coomon destination, yaitu pemekaran propinsi pulau Sumbawa.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan menjadikan politik etnisitas menjadi senjata yang sangat massif digunakan oleh elit lokal sebagai alat negosiasi politik. Dampak negatifnya adalah dengan mengedepankan politik identitas masyarakat dalam negosiasi politik dapat melahirkan benih konflik horizontal.
Semoga proses pemekaran pulau Sumbawa dengan selalu mengintrodusir politik identitas di saat pesta demokrasi, pilkada, pilgub dan pemilu tidak mengarah pada konflik horizontal antar etnis.
Kata kunci: Politik Identitas, Elit, Etnisitas, Desentralisasi
Dilimetasi memang, tapi insya Allah A...
sekedar mluruskan status pak Syahdan,...
Noa ikrar ta pe.ta tu dtng samenang a...
jgn terlalu fanatik, ntar kmu kemakan...