HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Marzuki Alie: Pemekaran Provinsi Sumbawa Masuk Dalam RUU Kepulauan

Marzuki Alie : Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa Hampir Rampung“ Mengenai Pemekaran Provinsi Sumbawa yang ada di NTB akan dimasukkan dalam RUU kepulauan dan itu akan dibahas dalam waktu dekat, ”jelas Marzuki Alie.

 

Jakarta, Sumbawanews.com. -  Para pejuang Pemekaran Propinsi Sumbawa sudah hampir bisa tersenyum, pasalnya, Pemekaran Provinsi Sumbawa tersebut hampir rampung.

Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya gelar Provinsi Kepulauan resmi disandang Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini setelah DPR RI dalam sidang paripurna, Pada hari Kamis (31/5/2012) yang lalu, menyepakati terbentuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Kepulauan sekaligus menerima Provinsi Sultra menjadi salah satu provinsi dalam kelompok provinsi kepulauan yang ada di Indonesia.

Diparipurna itu, DPR secara resmi mensahkan RUU ini sebagai RUU inisiatif DPR RI, atau Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK) yang lebih dikenal dengan RUU Kepulauan.

Selain memasukkan Provinsi Sultra kedalam kelompok provinsi kepulauan, DPR melalui Fraksi Partai Demokrat mengangkat anggota DPR RI dari Dapil Sultra Umar Arsal menjadi salah satu anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kepulauan.

Ditemui usai penetapan dirinya sebab anggota Pansus, Umar Arsal menyampaikan komitmennya mengawal hingga tuntas pembahasan RUU Kepulauan hingga menjadi satu UU, yang rencananya RUU ini ditargetkan disahkan menjadi UU pada masa sidang ini.

Sebab kata Umar yang juga anggota Badan Anggaran DPR, draf naskah akademik RUU Provinsi Kepulauan telah dibahas, dan pembahasan RUU Kepulauan telah lama digelar antara Kementerian/lembaga bersama Komisi terkait dan pemerintah provinsi yang masuk dalam kelompok tersebut.

“Dengan masuknya provinsi Sultra kedalam kelompok Provinsi Kepulauan, maka telah mengenapkan jumlah provinsi yang sebelumnya ada yakni dari tujuh provinsi menjadi delapan, yakni: Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.”Kata Umar Senin (4/6/2012) di Gedung DPR.

Umar menjelaskan, masuknya Provinsi Sultra kedalam kelompok Provinsi Kepulauan telah menjawab pertanyaan sejumlah pihak, yang mempertanyakan mengapa Sultra tak masuk dalam provinsi kepulauan, beberapa waktu lalu.

Padahal katanya, sewaktu dirinya duduk di Badan Legislasi DPR, ia telah mengusulkan daerah di Sultra masuk didalamnya, namun setelah dirinya di pindahkan ke Badan Anggaran, nama Provinsi Sultra dikeluarkan.

"Setelah saya dipindah ke Banggar, saya kaget dengar Provinsi Sultra ternyata tidak masuknya. Tapi sekarang, berkat perjuangan setelah saya duduk di Pansus RUU Provinsi Kepulauan, akhirnya Kamis kemarin DPR resmi memasukan Provinsi Sultra menjadi provinsi kepulauan," terangnya.

Pada Senin lalu, DPR RI telah mengesahkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) RUU PPDK di Rapat Sidang Paripurna, yang dipimpin Ketua DPR RI, Marzuki Alie.

Pihaknya menargetkan, RUU ini dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan. Sehingga bulan Agustus 2012 sudah bisa disahkan menjadi UU. Sekaligus menjadi kalo ulang tahun bagi Provinsi Sultra di hari Kemerdekaan RI.

Dia berharap hadirnya RUU ini, mampu mendorong percepatan pembangunan di Sultra yang selama ini masih tertinggal dari daerah lain. Dengan lahirnya UU baru ini, pembangunan di Sultra dan daerah kepulauan lainnya dipastikan akan maju pesat. Karena dalam RUU itu, provinsi kepulauan diberikan penganggaran khusus yang berbeda dengan daerah lain.

“Selama ini rumus menghitung dana transfer daerah, seperti DAU dan lainnya terkesan diskriminasi, dimana jumlah anggaran yang diberikan berdasarkan seberapa besar luas wilayah daratan dan jumlah penduduk daerah itu, sehingga daerah kepulauan yang sempit wilayah daratnya akhirnya paling dirugikan dari perhitungan itu," tuturnya.

Padahal lanjutnya, proses pembangunan di sejumlah daerah didah harus sama. Daerah kepulauan membutuhkan biaya tinggi, sementara daerah yang daratannya lebih luas, membutuhkan biaya yang relatif kecil.

“Misalkan, membangun jembatan di pulau terpencil tentu biayanya tinggi. Karena transportasi untuk mengangkut barang mentah ke daerah tersebut, dipastikan mengeluarkan biaya besar. Sebab jauh dari kota, ini contoh sederhana,” katanya.

Selama ini terkesan, wilayah lautan selama seperti dianggap bukan bagian dari wilayah kesatuan, sehingga rumus DAU tidak memperhitungkannya. Padahal tanpa lautan daerah tercerai berai. Justru lautan merupakan medium pemersatu.

Konektifitas sangat penting, karena akan menunjang ekonomi daerah tersebut. Begitu juga informasi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Wilayah seperti Maluku dan daerah kepulauan lainnya harus mendapat perhatian lebih.

“Jangan sampai akses kesehatan di pulau terpencil tidak memadai, dan ketika ada masyarakat yang sakit, tapi pada saat mau di bawah ke kota untuk mendapat perawatan, namun tidak bisa dilakukan, karena tidak ada angkuta. Atau ada angkuta, tapi harus menempuh perjalanan berhari-hari. Orang sakit bisa meninggal di perjalanan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

Saat ditanya terkait dengan pemekaran Provinsi Sumbawa, Marzuki Alie mengatakan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa masuk dalam RUU Kepulauan dan dalam waktu dekat akan di bahas. “ Mengenai Pemekaran Provinsi Sumbawa yang ada di NTB akan dimasukkan dalam RUU kepulauan dan itu akan dibahas dalam waktu dekat, ”jelas Marzuki Alie.

Lanjut Marzukie, Jika tidak salah ada 8 Kepulauan yang digodok antara lain Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.”tuturnya. (Erwin Siregar)

 

 

 

Kategori: