SUMBAWA BESAR, Sumbawanews.com.- Pembahasan peraturan daerah yang kini dilakukan badan Legislasi DPRD Sumbawa, dinilai melanggar keputusan DPRD Sumbawa. Mengingat pembahasan tersebut tidak sesuai dengan agenda badan Musyawarah yang sudah ditetapkan. Bahkan mekanisme pembahasan tidak sesuai dengan tata cara pembahasan peraturan daerah.

Penilaian ini jusetru datang dari pimpinan DPRD Sumbawa, Mustami H.Hamzah B.SC, SH,kepada Sumbawanews, Sabtu (13/3) diruang fraksi PDIP. Menurut mustami, pembahasan perda tersebut tidak sesuai dengan agenda bamus, dimana Bamus mengangendakan untuk pembahasan perda bersama eksekutif yakni awal april mendatang. Untuk agenda tanggal 10-20 maret yakni inventarisir perda yang akan dibahas. “harusnya perda tersebut diinventarisir terlebih dahulu tidak langsung dibahas,”ujar Mustami. Baleg timpalnya, harus menghormati keputusan bamus.

Tidak semua perda yang masuk dari eksekutif akan dibahas pada paripurna terang Mustami, begitu juga dengan perda inisiatif dewan, layak tidaknya untuk dibahas akan dip[aripurnakan yang nantinya akan disetujui oleh fraksi-fraksi dewan. “saya pikir tahapannya sudah jelas, hanya saja baleg kemungkinan kurang paham dengan aturan pembahasan perda” nilai Mustami.  

Apa yang ditetapkan bamus sebelumnya, uijar Mustami, adalah keputusan lembaga yang harus dihormati. Sehingga sebelum jadwal pembahasan masuk baleg tidak melakukan pembahasan. Draft perda tersebut timpalnya, seharusnya dibagaikan dulu ke komisi-komisi dewan sesuai tufoksinya untuk dikaji draft perda yang sifatnya urgensi sesuai kepentingan daerah. (TSX)