HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Hendri Saparini : BLSM Itu Adalah Kebijakan Neoliberal

Jakarta, Sumbawanews.com. - Kebijakan Kenaikan BBM bersubsidi mendapatkan pertentangan keras dari berbagai elemen masyarakat,berbagai aksi mahasiswa dan buruh pun terlihat di berbagai daerah, selain itu DPD RI juga ternyata menolak kenaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) ini.

 

Intsiawati Ayus anggota DPD RI dapil Riau ini mengatakan DPD RI tidak menyetujui kenaikan harga BBM tersebut.

“Kami DPD RI memandang tidak tepat Pemerintah melakukan kenaikan harga BBM,sehingga kami DPD menyatakan sikap menolak kebijakan tersebut.” Ucap Intsiawati Ayus saat acara Dialog Kenegaraan di DPD RI Rabu (19/6/2013).Pada Acara tersebut turut hadir sebagai pembicara Siti Zuhro Pengamat Politik LIPI dan Hendri Saparini dari Pakar Ekonomi dari Econit.

 

Intsiawati Ayus memandang kebijakan ini belum diterapkan namun sudah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari naiknya harga pangan hingga maraknya aksi penimbunan BBM hampir di seluruh daerah.

 

Keadaan ini semakin memperburuk keadaan, dan tampaknya pemerintah memang belum siap baik dalam antisipasi ataupun persiapan kenaikan harga BBM itu sendiri.

 

Lanjut Ayus, Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) dinilai sebagai solusi praktis pemerintah untuk melepas tanggung jawab kepada rakyatnya. karena BLSM hanya dilakukan untuk jangka waktu yang singkat atau beberapa bulan saja, lalu pemerintah akan lepas tangan dan menyerahkan semua keadaan ekonomi kepada pasar. dalam hal ini pasar yang di dominasi oleh asing.

 

Sehingga Ayus menilai, Dampak dari rencana pemerintah menaikkan harga BBM sudah terasa sebelum kebijakan itu diberlakukan. mulai dari penimbunan BBM di berbagai daerah, hingga naiknya harga pangan di pasaran adalah bukti pemerintah tidak siapnya pemerintah untuk mengantisipasi atau memberi solusi dari kebijakan yang akan ditetapkan.

 

“Yang Jelas Pemerintah belum layak menaikkan harga BBM, dari sisi waktu juga tidak tepat, karena saat ini menjelang Bulan Puasa ramadhan, Lebaran dan Masuk ajaran baru sekolah.” Ucap Ayus.

 

Disisi lain, Hendri Saparini memangdang analisis pemerintah bahwa BBM bersubsidi lebih banyak di konsumsi oleh orang-orang kaya perlu dikaji ulang. mobil dan motor saat ini tidak dapat dijadikan alat legitimasi orang-orang mampu.

 

Pada kenyataannya di tengah maraknya usaha kredit kendaraan bermotor memudahkan masyarakat untuk mempunyai motor dan mobil. mulai dengan Down Payment (DP) Rp500ribu hingga tanpa DP mudah sekali untuk didapatkan.

 

Pada kenyataannya peningkatan kendaraan bermotor di indonesia setelah maraknya sistem kredit pada pembelian kendaraan bermotor. Sehingga perlu dikaji kembali apakah mobil dan motor pribadi yang ada di indonesia bisa menjadi alat legitimasi kekayaan seseorang.

 

Sehingga Hendri Saparini memandang kebijakan Pemerintah memberikan BLSM tersebut suatu kebijakan Neoliberal.

“Jadi menurut saya kebijakan ini adalah kebijakan sosial neoliberal”. Ucap Hendri Saparini.

 

Lanjut Hendri Saparini. Menaikkan harga BBM ini adalah pelaksanaan dari neoliberalisme migas dengan cara menyerahkan harga BBM kepada Mekanisme Pasar. Menjadikan BLSM  untuk menyembunyikan kebijakan neoliberal ini hanyalah dalih Pemerintah.

 

Sudah Menjadi Rutinitas semua rakyat Indonesia Pemerintah selalu menjelaskan, kenaikan BBM dilakukan untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi oleh orang kaya, seperti yang pernah JK jelaskan “bahwa kenaikan BBM dimaksudkan agar pemerintah tidak mensubsidi orang kaya”.

 

Pada kenyataannya belum ada penelitian ilmiah yang membenarkan pernyataan tersebut, sampai saat ini itu semua hanyalah bentuk propaganda pemerintah untuk meyakinkan rakyatnya untuk menaikkan harga BBM. Dengan adanya BLT seakan akan pertolongan yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, menyulap kenaikan BBM agar menguntungkan rakyat miskin.

 

“Menaikkan harga BBM ini adalah pelaksanaan dari neoliberalisme migas dengan cara menyerahkan harga BBM kepada Mekanisme Pasar” Tuturnya.

 

Diberlakukannya BLSM dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur adalah bentuk pemerintah untuk mengurangi perannya dalam kehidupan masyarakat.

 

Kenyataan ini tentunya sangat berlawanan dengan semangat yang dibawa dalam Pasal 33 ayat 2 UUD45, yang menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

” ucap Hendri Saparini.

 

Sebelum negara ini benar-benar menjadi negara amburadul, perlu dipertanyakan apakah indonesia masih bisa disebut negara berasaskan Pancasila, ketika semua kegiatan pemerintahannya lebih menerapkan ideologi neoliberalisme. (Erwin Siregar)

 

Kategori: