HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Hatta Taliwang: Negara Harus Kembali ke UUD 1945

 

Jakarta, Sumbawanews.com.- Perubahan konstitusi diharapkan dapat menyelesaikan persoalan bangsa saat ini dengan mekanisme mengembalikan lagi ke naskah asli UUD 1945 karena dalam amandemen saat ini telah terjadi kocar-kacir konstitusi memangkas peran Kepala Negara, peran lembaga tertinggi negara.Demikian juga dalam hal pengaturan tanah, serta status DPD yang tidak jelas, tidak diatur dalam konstitusi.
 
Mantan anggota DPR RI M. Hatta Taliwang menjelaskan di bidang penguasaan Sumber daya alam, undang-undang diharuskan berbicara mengenai kontrak karya bagi hasil seperti PTNNT dengan royalti dan saham. Hak-hak masyarakat didaerah atas penguasaan sumberdaya alamnya mesti dijabarkan didalam undang-undang, sehingga penguasaan negara mempertegas keberpihakannya terhadap penguasaan tanah dan air, "masak  segitu." Demikian penegasan yang disampaikan oleh M.Hatta Taliwang,dalam wawancara dengan Sumbawanews.com, Kamis (9/2) di depan Nusantara III komplek Parlemen,Senayan.
 
Menurutnya Semangat amandemen harus berpijak mengenai pengaturan Kontrak Karya berada di level UU sehingga kepentingan negara tidak seperti dieksploitasi dan membodohi negara.
 
"Penempatan posisi daerah sebagai pemilik lahan. tidak menjadi basa-basi sehingga daerah penghasil menjadi tambah maju dan tambah bagus," kata aktivis yang mengarang buku "Indonesiaku tergadai"
 
UU tentang minerba yang lahir tahun 2009 dalam kacamata Hatta dinilai cukup bagus, sangat disayangkan implementasi dari UU ini baru berjalan setelah berumur empat tahun dianggapnya menjadi sebuah masalah  besar  dimana menurutnya  hal itu dilakukan karena ada kepentingan asing, elit partai yang mengabaikan kepentingan kenegarawan.
 
"Kalau kenegarawan itu kan lupa sudah pada kepentingan partai. Situasi ini dibutuhkan ketegasan politik," Hatta  menyinggung pernyataan SBY tentang rencana renegosiasi yang dilontarkannnya pada saat peringatan hari Pancasila yang hingga saat ini Hatta menagih pelaksanaan janji SBY.
 
Disektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dirinya melihat dengan adanya privatisasi dan swastanisasi usaha-usaha yang strategis dianggap telah menyimpang dari konstitusi. Dimana menurutnya dalam konstitusi dijelaskan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 
"Kalau seperti Bank Mandiri diswastanisasikan saya nggak setuju itu,s udahlah jangan diprivatisasi kita butuh bank yang sehat,kuat," katanya.
 
Dia memberi contoh seperti Singapura dimana semua perusahaan milik negra. Demikian juga dengan Petrons di Malaysia yang dikuasai negara.
 
Menyelesaikan masalah tersebut diharuskan belajar dari negara yang sudah maju sehingga dapat menghindari justifikasi rugi, “jangan membakar tikus dalam lumbung padi,” sindirnya.
 
Persoalan yang sangat mendasar lanjut Hatta harus ada identifikasi masalah. "Demi Allah banyak yang pintar setan-setan itu, cuma masalahnya nurani saja," katanya geram melihat masalah negeri ini yang sudah kompleks.
 
Mengambil referensi negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang, ia menggambarkan kejadian yang dialami Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
 
Jika di Korea orang seperti Anas sudah turun gunung dan terjun ke jembatan. Di Jepang sudah hara kiri (bunuh diri,Red), jika terjadi tabrakan kereta sudah mengundurkan diri.
 
Menjwab pertanyaan Sumbawanews.com menyangkut persoalan apa yang melanda negeri ini, Hatta mengatakan bahwa telah terjadi krisis moral."Etika politik kita yang lemah," ungkapnya.
 
Termasuk didalamnya imbuh dia, etika hukum yang berkaitan dengan aturan-aturan main yang dipelintir, dimainkan demi keuntungan semua. Ahirnya tersandera denga lilitan, gilirannya mereka mau terlepas dari lilitan,sibuk sampai pergi ke dukun, ke makam minta pembebasan.
 
"Anas berulang-ulang pergi ke makam. Muhammadiyah moderat lagi kan?...ya toh," kata Hatta mengakhiri statemennya.(Zainuddin)  
 
 
 
 
Kategori: