Fud Syaifuddin ST: Gubernur NTB Diskriminasi Terhadap Birokrasi KSB

 

Taliwang KSB, Sumbawanews.com.- Sejumlah Politisi DPRD Sumbawa Barat menilai kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Barat  (NTB) TGH. DR.Muhammad Zainul Majdi MA terhadap pembangunan birokrasi KSB sangat diskriminasi, terbukti jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) sejak awal dilakukan fit and propertest hingga saat ini belum jelas status hukumnya.
 
     Statemen itu disampaikan Anggota DPRD Sumbawa Barat dari Komisi II bidang perekonomian dan pembangunan daerah Fud Syaifuddin ST, bahwa gubernur NTB terkesan diskriminnasi kebijakan terhadap birokrasi KSB,  karena hasil proses fit and propertest terhadap ketiga kandidat calon Sekda yang pernah diusulkan oleh Bupati DR.KH.Zulkifli Muhadli SH. MM hingga saat ini belum jelas statusnya,  “Seharusnya Gubernur NTB sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, segera menggunakan sistim dekonsentrasi berkordinasi bersama Kemendagri tentang hasil fit and  frovertes tersebut, agar status hukum Plt. jabatan Sekda KSB lebih jelas”  kata Fud Syaifuddin padfa Sumbawanews.com diruang Komisi II DPRD KSB Selasa  (20/12). 
 
      Untuk itu, gubernur seharusnya lebih tegas dan transparan untuk menyikapi polemik birokrasi yang tengah terjadi di KSB, termasuk tentang proses  penjaringan kandidat hingga tahap penetapan jabatan Sekda  KSB yang hinbgga saat ini belum jelas statusnya,  “Saya berani katakan DR.M.Zainul Majdi itu gagal menjalankan tupoksinya sebagai Gubernur NTB, jika penetapan status hukum jabatan Sekda KSB ini belum juga jelas hingga 2012 mendatang,”  tegas Fud Syaifuddin politisi muda dari PDP KSB.
 
      Menutunya, jika proses penjaringan dan penetapan calon Sekda KSB itu, hanya argumen dari golongan kepangkatan atau Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) yang dinilai belum memenuhi sarat dan lain, seharusnya gubernur sebagai pemegang tunggal kebijakan ditingkat provinsi segera bersikap tegas dan transparan memberikan klarifikasi, agar tidak menimbulkan persefsi pro kontra antar lembaga eksekutif dan legislatif,  “Saya menolak Gubernur berkunjung ke KSB, jika proses penetapan status hukum Sekda itu belum di devevinitifkan segera,”  kata Fud Syaifuddin poltisi Muda dari PDP yang dikenal viokal itu.
 
      Ia juga menilai, bahwa kebijakan birokrasi yang dijalankan Bupati Sumbawa Barat DR.KH.Zulkifli Muhadli SH.MM yang terkesan tidak indevenden, karena ketiga kandidat Sekda yang diusulkan untuk fit and  frovertes itu belum memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang  (UU) yang ditetapkan dalam DUK struktur eksekutif, contoh salah satu calon yang akan ditetapkan masih pada golongan IV b, sedangkan masih banyak terdapat sejumlah pejabat lain yang sudah posisi eselon IVc dan Ivd,  “Jika ketiga calon Sekda yang diusulkan itu tidak memenuhi sarat atau gugur pada proses fit and  propertest, seharusnya Bupati KSB segera mengklarifikasi atau segera mengganti dengan kandidat lain yang memenuhi kriteria sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang  (UU) kepegawaian, sehingga tidak menimbulkan opini miring dari sejumlah pihak,”  imbuh Fud Syaifuddin.
 
      Selain itu, Ketua DPC Partai Demokrat  Sumbawa Barat Mustakim Patawari LM. STP pada wartawan mengapresiasi statemen para politisi, dan meminta gubernur NTB  TGH. DR.Muhammad Zainul Majdi MA atau Kabag Humas Pemprov untuk segera mengklarifikasi berbagai tudingan yang dilontarkan elit politik tersebut, sehingga tidak menimbulkan persefsi yang terkesan telah telah melenceng dari substansi yang sebenarnya,  “Kita juga minta Gubernur NTB untuk mengklartifikasi atau  segera mengungkapkan berbagai hal yang menjadi hambatan, hingga status hukum Sekda KSB itu belum ditetapkan, agar tidak menimbulkan statemen dan persefsi tudingan miring terhadap kebijakan biriokrasi Pemprov,”  kata Mustakim mantan Anggota DPRD dari PKS KSB.
 
      Namun Mustakim menyesalkan, bahwa sikap kritis politisi yang melarang seorang gubernur untuk mengunjungi birokrasi KSB, hanya argumen proses penjaringan atau penetapan status jabatan Sekda yang belum didevinitiv itu, merupakan statemen yang keliru dan sangat tendensius atau telah melenceng jauh dari substansi mekanisme birokrasi,   “Jika hanya dengan argumen status penetapan devinitiv jabatan Sekda,  untuk melarang Gubernur NTB berkunjung ke KSB, tentunya statemen oknum politisi DPRD itu sangat keliru dan tendensius, karena telah melenceng dari mekanisme eksekutif,”  tandas Mustakim.   (Hong).
 
 
Kategori: