HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Fasilitas Gedung Megah DPRD Sumbawa “Dipertanyakan”

 

Sumbawa, Sumbawanews.com. - Gedung mewah berdiri tepat di jalur Lintas Sumbawa – Bima yang dibangun dari dana CSR PT. NNT senilai Rp. 28 miliar yang diperuntukan bagi wakil rakyat ternyata belum jelas rancangannya. Pasalnya, sejumlah fasilitas yang ada di gedung baru DPRD Sumbawa ini masih dipertanyakan.
 
Ketua Lembaga Lingkar Hijau (LLH) Sumbawa, Muhammad Taufan mengatakan, berdasarkan Informasi yang diserap dari salah satu staff di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa atau Badan Eksekutif bahwa pemasangan jaringan instalatir listrik di gedung baru DPRD Sumbawa tidak memenuhi standarisasi yakni Standar Nasional Indonesia (SNI). Sehingga ada kehawatiran nantinya rentan akan terjadinya gangguan serta kebakaran yang diakibatkan arus pendek listrik. 
 
Selain pemasangan jaringan listrik yang tidak sesuai dengan standarisasi disorot oleh Taufan, fasilitas lain seperti kamar kecil (Toilet) yang tata letaknya belum tepat. Padahal masih katanya, gedung semegah itu rancangannya seharusnya sudah dirancang sebaik mungkin penataannya.
 
Jika informasi itu benar adanya menurut M. Taufan, maka sangat disayangkan dan akan berbahaya sehingga perlu adanya pengujian kembali terkait pemasangan jaringan instalatir listrik di gedung baru DPRD Sumbawa. 
 
Sementara itu Manager PT. PLN (Persero) cabang Sumbawa, H. Suprapto yang dikonfirmasi oleh media ini menyatakan, bahwa pihaknya tidak tahu menahu persoalan pemasangan jaringan instalatir listrik di gedung baru DPRD Sumbawa tersebut. 
 
“Jadi kalau misalkan ada persoalan nantinya. Itu bukan tanggung jawab kami, ” ujar H. Prapto – sapaan akrabnya kepada Sumbawanews belum lama ini. 
 
Diuraikan H. Prapto, pihak PT. PLN kini sudah tidak seperti era tahun 1980 hingga 1990 an yang bisa dikatakan masih berkuasa terkait pemasangan listrik sebab kini pihaknya telah diatur dan mengacu pada Undang – undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Oleh sebab itu, “Jadi sekarang PT. PLN itu hanya bisa memberikan izin bukan lagi “Si penguasa listrik”, ” demikian H. Prapto. (Ptr)
 
 
Kategori: