HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Dua Lembaga Penyelenggara Pemilu Di KSB Beda Pendapat Terhadap Putusan KPU

Taliwang, Sumbawanews.com.- Keluarnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 05/KPTS/KPU/Tahun 2013 tentang 10 partai yang lolos verifikasi partai 8 Januari lalu, akhirnya mengundang perbedaan pendapat dua lembaga penyelenggara PEMILU (KPUD dan PANWASLU.red) di Sumbawa Barat, yaitu tentang tindak lanjut dalam menyikapi verifikasi bakal calon legislatif untuk tahun 2014 yang akan diselenggarakan pada bulan april 2013 mendatang.

Pasalnya,  dalam keanggotaan di dalam Parlemen di Sumbawa Barat terdapat sejumlah anggota lembaga kehormatan tersebut yang partainya justru tidak lolos dalam verifikasi partai yang dilakukan KPU belum lama ini. diantara anggota DPRD Sumbawa Barat yang tidak lolos verifkasi itu adalah Fud Syaifuddin (PDP), Syahril Amin (PPD), andy Laweng dan Akheruddin (PKPI), Dinata Putrawansyah (PKPB) dan M.Saleh (Patriot).

Menurut ketua KPUD Sumbawa Barat, Heruddin, keputusan KPU yang hanya meloloskan 10 partai tidak akan mempengaruhi proses verifikasi Bakal Calon legislatif untuk tahun 2014 mendatang kepada sejumlah anggota DPRD yang partainya tidak lolos dalam verifikasi itu, artinya kalaupun mereka (Anggota DPRD yang partainya tidak lolos.red) mengikuti verifikasi bakal calon legislatif dari partai berbeda sedangkan mereka dilengkapi dengan keanggotaan yang sah, maka tidak ada alasan bagi KPUD untuk tidak meloloskan.

“Semuanya jelas, UU tentang Pemilu nomor 08 tahun 2012 hanya memperkenankan KPUD untuk melakukan Verifkasi administrasi tentang anggota dengan bukti berupa Kartu Anggota. Artinya kalau ada keanggotaan ganda itu bukan ruang KPUD, tapi ruang partai untuk menindaklanjuti hal tersebut, yaitu melakukan PAW,” terang Heru, Senin (14/1) lalu, kepada sumbawanews.com.
 
Peraturan tentang verifkasi bakal calon yang diatur Undang Undang itu, lanjut Heru, adalah juga pertaruhan partai dan publik untuk melihat sejauh mana profesionalitas partai dalam melakukan seleksi bakal calon legislatif mendatang, sehingga untuk mengontrol adanya keanggotaan ganda dalam parlemen, itu adalah ruang publik dan ruang partai untuk menyikapi, bukan ruang KPUD.

Meski demikian, ia mengakui, aturan tentang verifikasi itu belum final, karena akan dilengkapi dengan Peraturan KPU sebagai prosedur standar operasional KPUD dalam verifkasi Baleg yang akan dilakukan dalam bulan april mendatang.

“Kami sudah sampaikan kepada KPU di Jakarta tentang hal tersebut, jadi belum final. Sehingga kemungkinan anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai berbeda masih sangat berpotensi, jadi publik dan partai harus peka dan tegas menyikapi itu,” tegas Heru yang juga didampingi oleh ketua bidang Hukum KPUD sumbawa barat, fahroni.
 
Senada dengan Ketua KPUD Sumbawa Barat, Andy Laweng, anggota DPRD Sumbawa Barat dari PKPI (tidak lolos veerifkasi partai.red) menegaskan, pergantian antar waktu hanya berhak dilakukan oleh Partai, bukan ruang penyelenggara Pemilu, baik oleh KPUD ataupun Panitia Pengawas PEMILU.

“Partai kami tidak lolos, jadi berbeda kalau partai kami lolos terus kemudian kami nanti ikut verifikasi Baleg di partai berbeda. Kalau mau di PAW lantas siapa yang akan PAW kami? apakah mungin akan ada kekosongan kursi di parlemen?” Ujarnya mempertanyakan.
    
Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah Sumbawa Barat, Khaeruddin yang diwawancarai, Rabu (16/1) pagi tadi menegaskan, dalam verifikasi bakal calon anggota legislatif periode 2014 – 2019 mendatang, semua anggota DPRD yang masih ingin mengikuti Pemilihan Umum mendatang pada partai yang berbeda, dikarena partainya tidak lolos dalam verifikasi partai yang dilakukan KPU lalu,  maka idealnya anggota DPRD itu sudah tidak boleh menjabat sebagai anggota DPRD atau sudah harus dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh partai.
 
“Yidak bisa mereka mengikuti pemilihan legislatif dari partai berbeda. Karena itu jelas adalah keanggotaan ganda dan melanggar aturan perundang undangan tentang kepartaian. Mana mungkin mereka menjabat sebagai anggota DPRD dari Partai A, sedangkan mereka kemudian mengikuti Verifikasi Bakal calon legislatif untuk tahun 2014 mendatang dari partai B,” tegas heru, sapaan akrabnya.

Menurut Khaeruddin, alasan yang disampaikan oleh Andy laweng (Anggota DPRD KSB.red) dan Heruddin (Ketua KPUD Sumbawa barat.red) tidak rasional dan tidak melihat aturan hukum secara utuh. Persyaratan Baleg yang diatur dalam UU Pemilu, tegas Khaeruddin, adalah dia anggota partai yang telah lolos verifikasi serta dibuktikan dengan Kartu Anggota. Tapi, KPUD juga tidak bisa hanya melihat itu secara administratif dengan kartu anggota saja, artinya juga harus dilihat secara faktual. Karena prinsipnya adalah tidak boleh ada keanggotaan ganda dalam Partai yang menjadi peserta Pemilu nanti.
 
“Masa iya diloloskan verifikasi, sedangkan mereka masih menjabat sebagai anggota DPRD dari partai yang berbeda. Itu sama halnya KPUD menutup mata atas fakta, dan itu adalah pembodohan politik,” tegas Khaeru.

Yang menjadi peserta Pemilu adalah partai, lanjut Khaeru, jadi tidak mungkin ada anggota DPRD yang masih menjabat saat ini sedangkan partainya sudah bubar. Apalagi mereka juga kemarin masih ikut verifikasi.

Diakhir pernyataannya, Heru berharap, semua pihak terutama lembaga penyelenggara Pemilu harus mendudukan persoalan secara menyeluruh. Artinya, Bukan justru aturan tersebut dibuat berdiri sendiri tanpa melihat aturan lain yang masih berkaitan erat dengan aturan tentang Pemilu. Karena hal itu, menurutnya sangat penting dalam memberikan pencerahan politik kepada publik.  
 
“Kalaupun itu terjadi, dimana KPUD tetap meloloskan anggota DPRD yang mencalonkan diri dari partai berbeda, maka kami pastinya akan proses ke jalur hukum,” tandasnya. (Unang Silatang)    
 

Kategori: