Din Syamsuddin : UU Migas Saat Ini Bertentangan Dengan Konstitusi

Jakarta, Sumbawanews.com.- Terdapat 12 organisasi masyarakat (Ormas) yang menaruh perhatian terhadap inkonsitusional UU, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap uji konstitusionalitas Undang-Undang No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, terdapat 12 organisasi masyarakat dan 30 pihak sebagai perorangan turut serta sebagai Pemohon dalam uji materil dan formil terhadap UU Migas kali ini. Antara lain: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lajnah Siyasah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, dll.
 
Pada intinya, ada dua agenda kedatangan 12 Ormas ke MK. Selain silaturahim, mereka datang dalam rangka meregistrasi dan menyerahkan berkas pengujian UU Migas serta meminta penjelasan dari MK terkait putusan MK terdahulu yang menyatakan bahwa aturan yang menyatakan harga minyak diserahkan kepada mekanisme pasar adalah inkonstitusional.
 
Menurut Din Syamsuddin, UU Migas yang berlaku saat ini telah bertentangan dengan konstitusi. Bahkan, dengan adanya ketentuan tersebut, memposisikan negara setara dengan perusahaan asing. “Hal ini sungguh melecehkan kedaulatan bangsa,” ungkapnya. “Inilah jeritan hati rakyat,” demikian disampaikan kepada tambangnews baru-baru ini di Jakarta.
 
“UU Migas yang berlaku saat ini sangatlah merugikan negara dan menguntungkan pihak asing. Di samping itu, membuka pintu liberalisasi ekonomi di Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, uji konstitusionalitas atas UU ini sangatlah penting. “Kami datang mengadu. MK sebagai benteng terakhir untuk mencegah dampak ini,” tegas Din.
 
Pengamat perminyakan Kurtubi juga sempat melontarkan beberapa fakta dan hasil survei yang menyimpulkan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah ‘salah urus’. “Pengelolaannya paling buruk,” ujarnya. Pendapat ini, lanjut dia, berdasarkan pada survei di tahun 2011 oleh salah satu lembaga yang sangat kredibel dalam menilai pengelolaan minyak dunia. Parahnya lagi, kata Qurtubi, cost recovery pengolahan minyak di Indonesia tidak ada yang mengawasi.
 
Sedangkan Hasyim Muzadi mengungkapkan, dirinya mendukung penuh uji UU Migas ini. Bahkan tak hanya itu, Muzadi mengiginkan, ada kajian dan pengujian lainnya terhadap beberapa produk perundang-undangan yang juga dirasakan merugikan rakyat serta negara, terutama terhadap undang-undang terkait ekonomi, politik, dan budaya.(Rialdo Rezeky/Dodi)
 
 
Kategori: