Kota Bima, Sumbawanews.com.-
 Lantaran tidak terakomodir  menjadi penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi warga miskin, puluhan warga Penaraga mendatangi kantor kelurahan setempat, Senin (8/9).  Mereka mempertanyakan tidak dibagikannya kartu Jamkesmas,  padahal menganggap layak menerimanya.

   Warga mengidentifikasi, diantara penerima kartu Jamkesmas ada Pegawai Negeri  Sipil (PNS). Mereka juga  protes karena Lurah Penaraga dianggap tidak adil dalam masalah itu.
 Seorang warga, Hasnah Ishaka, ketika mendatangi kantor lurah Penaraga, langsung  menerobos masuk ruangan lurah. Dia merasa dianaktirikan oleh pemerintah. “Pemerintah telah memasang matanya di mata, sehingga tidak dapat melihat kami orang miskin ini,” gugatnya.
 Hasnah mengaku, untuk menghidupi keluarganya  harus mencuci pakaian dari rumah ke rumah. Karena kondisi itu, heran mengapa tidak  mendapatkan kartu Jamkesmas. “Jangankan untuk membeli obat dan menyewa kamar RSUD, untuk makan saja susah. Sementara ada PNS yang diberikan jatah orang miskin,” ujarnya tanpa menyebut oknum PNS tersebut.
 Sumarni Safrudin, warga RT 1, warga lainnya juga protes. Dia mengaku, sebelumnya pernah membawa anaknya, Hairul Soleh (10 tahun) ke RSUD Bima, karena terluka dan  kepala putranya harus dijahit. Namun, kaget ternyata kartu asuransi kesehatan miskin (Askeskin) yang dimiliknya dinyatakan tidak berlaku lagi.
   Saat itu, Sumarni mengaku kaget lantaran tidak memiliki uang dan  terpaksa merogoh kantung sebesar Rp50 ribu. Setelah itu, mendatangi bidan dan lurah mempertanyakan hal itu. Kartu kesehatan itu dimilikinya sejak 2003 lalu.
   Dikatakannya, selama memegang kartu Askeskin itu tidak kesulitan biaya pengobatan di RSUD Bima. Namun, kini dianggap tidak berhak lagi menerima kartu itu. “Kalau bukan pemerintah, siapa lagi yang mau mengurus orang kecil seperti kami,” ujarnya.
   Diprotes warga, bagaimana reaksi Lurah Penaraga, Syarifuddin? Dia  mengaku, ada tiga PNS yang mendapatkan kartu Jamkesmas. Namun, kesalahan itu bukan dari kelurahan, melainkan petugas kesehatan yang mendata dan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Kesehatan (Dikes).
   Dijelaskannya, jumlah penerima kartu Jamkesmas saat ini sebanyak 918 jiwa dari 242 KK. Jumlah warga yang didata oleh bidang sebanyak 1.750 jiwa. “Saya tidak tahu karena pertimbangan apa penerima Jamkesmas itu, berkurang,” ujarnya.
 Diharapkannya, masyarakat dapat bersabar hingga November 2008 mendatang. Pasalnya, akan dilakukan pendataan ulang oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS). (BE.18)

Komentar

Buat Baru Cari RSS

Tulis Komentar

Nama: Email:   Website: Judul:     Silahkan Masukkan Kode Anti spam.