Taliwang KSB.  Sumbawanews.com.-        Sedikitnya enam orang perwakilan relawan yang mengabdi sejak 2006/2009 di bidang Pengawasan dan Peningkatan Pemanfaatan Potensi Wilayah Perairan laut Bandar dan pantai  (P4WP) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  (Dishubkominfo) Sumbawa Barat mendatangi kantor  DPRD, mendesak agar legislative  segera meninjau ulang Surat Keputusan  (SK) Bupati Sumbawa Barat Nomor 351 tahun 2009 tentang penetapan daftar nama 57 pegawai sukarela pada Dishubkominfo yang dinilai aksestentinya tidak prosodural.
       Juru bicara para relawan P4WP Sumbawa Barat Zulkifli pada wartawan Sumbawanews.com mengatakan, pihaknya akan terus mendesak DPRD dan Badan Kepegawaian
Daerah  (BKD) agar segera melakukan peninjauan kembali terhadap SK Bupati tentang perekrutan tenaga sukarela pada Dishubkominfo, karena dari 57 orang yang diusulkan oleh Dinas terkait tidak satupun terdaftar nama para relawan yang telah mengabdi sejak 2006/2008 lalu,  bahkan sekitar 75 persen nama tersebut adalah orang-orang rekrutan baru, sehingga kebijakan eksekutif dinilai tidak terarah dan sangat diskriminitaif,  "Kami mendatangi Dewan sebagai
wakil rakyat itu, hanya meminta agar 57 orang yang direkrut pada Diskominfo tersebut segera dievaluasi dan verifikasi demi keadilan, karena kami yang telah mengabdi sejak 2006-2009 hingga saat ini belum juga diakomodir,"  katanya.
       Ia menegaskan, pihaknya bersama 33 orang relawan yang telah mengabdi sejak 2006/2009, sesuai surat tugas tanggal 29 oktober 2007 dengan Nomor :5523/541./ Parbudhubtel/2007, sudah sepakat untuk terus menuntut keadilan hingga eksekutif dan legislative memberikan solusi sesuai harapan bersama,  "Kami akan terus menuntut hingga eksekutif dan legislative memberikan keadilan terhadap ke 33 relawan yang telah mengabdi sejak 2006/2009 tersebut,"  tegas Zulkifli.
      Sementara itu, anggota DPRD Sumbawa Barat dari Fraksi Amanat Perjuangan Daerah  (F-APD) Muhammad Syahril Amin dihubungi terpisah membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima kedatangan sejumlah relawan P4WP pada Dishubkominfo, dan mendesak legislative untuk memanggil Dinas terkait guna mengklarifikasi sistim perekrutan sekitar 57 orang yang dinilai tidak prosodural,  "Saya bersama anggota lainnya tetap pada prinsif awal, apapun alasannya para tenaga sukarela yang akan direkrut di seluruh SKPD itu, sebelum dilakukan pembahasan anggaran ditingkat legislative, harus melalui verifikasi dan seleksi dari tim tekhnis BKD sesuai mekanisme   "  jelas Syahril Amin yang akrab disapa Dea Naga itu.
      Ia menegaskan, pihaknya bukan menyalahkan instruksi eksekutif sesuai SK Bupati  agar segera mengakomodir 57 orang tenaga sukarela pada Dinas terkait, namun SKPD yang telah diberikan kewenangan, tentunya harus menerapkan sistim birokrasi sesuai mekanisme yang tertuang pada masing-masing rencana strategis (Renstra) Dinas itu sendiri, sehingga tidak cenderung diskriminatif yang menimbulkan berbagai kontroversi ditengah masyarakat,  "Yang diprioritaskan lebih dahulu seharusnya orang-orang yang telah mengabdi sejak tahun 2006-2008, sesuai Rencana Strategis Dinas terkait, sehingga tidak menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat,"  tandasnya.   (ong).

< Sebelumnya		Berikutnya >