Sumbawa Besar,Sumbawanews.com.- Selisih kas dan sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran 2007 yang masih tersisa RP.8.254.801,-direkomendasikan untuk diselesaikan dan ditempuh melalui proses hukum, Demikian salah satu Rekomendasi yang dituntut Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dewan atas Laporan pertanggungjawaban kepala daerah,tadi malam diruang sidang utama gedung DPRD Sumbawa.

Pendapat akhir FPAN yang dibacakan  Muhammad Irwan SH,tersebut cukup mengejutkan. Sebab Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai pengusung kepemimpinan duet Drs. Jamaluddin Malik sebagai Bupati dan M.Jabir,SH.MH sebagai wakil Bupati Sumbawa priode tahun 2005-2010 atau yang lebih dikenal dengan duet JM_MJ. “Fraksi PAN belum dapat menerima hasil audit BPK tentang SILPA tersebut”Lantang Arma sapaan akrab Muhammad Irwan dalam sidang pari purna yang dihadiri beberapa kepala SKPD Sumbawa.

“Untuk itu,melalui kesempatan yang terhormat ini Fraksi PAN merekomendasikan agar tindakan dan proses tersebut sebagai tindaklanjut audit BPK RI akan ditempuh melalui proses hukum”tandasnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya,berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap pengunaan anggaran daerah tahun 2007,ditemukan selisih pengunaan anggran sebesar Rp.1.347.796.243. Selesih tersebut oleh BPK direkomendasikan untuk ditelusuri pos-pos yang menyebabkan terjadinya selisih. Dan berdasarkan hasil penelusuran akhir masih terdapat selisih yang belum dapat ditemukan penyebabnya.

Senada dengan F PAN,Fraksi Kesatuan Demokrasi (FKD) juga menyoroti selisih anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah tersebut. Menurut Fraksi yang beranggotakan unsur dari beberapa partai ini berpendapat,terjadinya selisih tersebut disebabkan karena terjadinya double transfer oleh pihak Bank NTB kepada pihak ketiga. “Fraksi Kesatuan Demokrasi menilai bahwa hasil audit BPK belum ada perubahan dari hasil tersebut,sehingga kami berpensdapat selisih SILPA tersebut belum menunjukkan perubahan dan kami merekomendasikan selisih SILPA tersebutdiserahkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum” kata Hilal Alamudy Wakil Ketua FKD yang didaulat membacakan pendapat akhir fraksinya.

Keseriusan Dewan menyikapi selisih pengunaan anggaran tercermin dalam pendapat akhir fraksi-fraksi,sekarang ini rakyat menunggu tindaklanjut dari pendapat dewan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti dan bukan hanya menjadi bahan penyampaian pendapat dewan dalam sidang paripurna sebagai amanat konstitusi. Langkah nhukum seperti apa yang akan ditempuh DPRD Sumbawa kita tunggu saja. Hukum mesti ditegakkan!!!. (GS)

Komentar

Buat Baru Cari RSS

Tulis Komentar

Nama: Email:   Website: Judul:     Silahkan Masukkan Kode Anti spam.