TARANO-Sumbawanews.com.- Merasa tidak puas dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah desa bersama BPD Desa Persiapan Banda Kecamatan Tarano, terkait denga  penyaluran jatah raskin, salah seoarang warga desa setempat, A. Wahito M. Jafar, ketika dijumpai Sumbawa Pos dikediamannya belum lama ini, justru menilai proses penyaluran beras raskin tidak transparan.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelusurannya di 12 RT di wilayah desa tersebut, diperoleh data tentang ketidak beresan Pemdes dan BPD setempat untuk mengayomi masayaraktaknya yang kurang mampu, bayangkan saja kata Wahid, dari jatah raskin 80 kampil yang diterima hanya 65 kampil yang didistribusikan kepada masayarakat, sementara 15 kampil lainnya dibagi-bagi oleh pemerintah desa kepada aparat desa, BPD, Kadus, Ketua dan Kader-kader Posyandu, terang Wahid.

Ditambahkannya, apabila ditotal selama tiga bulan raskin yang ngendap di Pemdes sebanyak 15 kampil setara dengan kurang lebih 900 kg, seharusnya kata Wahid, jatah yang 80 kampil tersebut harus seluruhnya disalurkan kepada masayarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

“ Kasihan masayarakat hanya mendapat jatah  raskin perbulan masing-masing 2 sampai 3 kg per KK,” kata Wahid, seraya melanjutkan, berdasarkan data yang diperolehnya juga, pada bulan Juli 2008 lalu, jumlah raskin yang disalurkan kepada masayarakat sebanyak 65 kampil dari total 80 kampil, sementara untuk bulan Agsutus 2008 hanya 64 kampil yang disalurkan dari total 80 kampil.

Terkait dengan hal itu, lanjut Wahid, dirinya pernah mendatangi Kantor Camat Tarano untuk melaporkan masalah tersebut dan sekaligus menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, akan tetapi ungkap warga Desa Banda itu, dirinya tidak berhasil bertemu dengan Camat Tarano, karena yang bersangkutan berada diluar wilayah Kecamatan. Melalui Sekcam Tarano, Wahid mengharapkan kepada pemerintah Kecamatan untuk dapat memfasilitasi persoalan penyaluran raskin di Desa Banda antara masyarakat dengan pemerintah desa Banda.

Sementara itu, Kepala Desa Banda, Syamsuddin kepada Sumbawa Pos, beberapa waktu lalu, dia justru membatah dengan keras tudingan itu, Unrtuk dikatahui jelas Syamsuddin, tidak ada sama sekali raskin yang tersisah di Desa seperti dugaan yang ditujukan oleh salah seoarang warganya itu.

“100 persen raskin kami salurkan kepada masayarakat, kalaupun ada sisa, palin 3 atau 4 kg, untuk diberikan ke RT, karena kita tahu RT tidak mendapatkan honor, dan sistem penyaluran raskin sesuai dengan kesepakatan Pemdes dengan masayarakat,” jelas Syamsuddin.

Diakuinya bahwa pernah ada permintaan masyarakat, agar dalam penyalurannya raskin terjadi pemerataan, permintaa itu menjadi masukan bagi pemerintah Desa, seraya dirinya menghimbau kepada masayarakt Desa Banda untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang dilontarkan oleh salah seorang warga masyarakat, sembari mengharapkan kepada seluruh warga untuk menata dan membangun desa, agar  segera didifinitipkan sebagai desa otonom. Mengenai jatah raskin, Syamsuddin mengharapkan kepada instansi teknis untuk desa banda agar ditambah. (HSN/QBDewa)

Komentar

Buat Baru Cari RSS

Tulis Komentar

Nama: Email:   Website: Judul:     Silahkan Masukkan Kode Anti spam.