Mataram, SumbawaNews.Com – Untuk kali kedua, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nusa Tenggara Barat gagal disahkan DPRD Provinsi NTB dengan alasan harus menunggu terlebih dahulu persetujuan subtantif dari Departemen Pekerjaan Umum (PU).
Begitu pula Raperda tentang Retribusi Jasa Ketatausahaan gagal disahkan dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Suhaili,FT. SH., dihadiri Gubernur NTB, TGB. M. Zainul Majdi, Selasa lalu.
Zainul Majdi mengungkapkan, belum disetujuinya dua Raperda itu karena harus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan  pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.      
Bahkan Panitia Khusus (Pansus) I telah berkonsultasi dengan Departemen PU di Jakarta berhubungan dengan Raperda RTRW, namun hingga kini belum ada persetujuan.
Padahal, Raperda RTRW tersebut sebelumnya pernah dibahas anggota DPRD periode sebelumnym, bahkan sempat dibawa ke sidang paripurna, namun ditolak sehingga terpaksa ditunda dan kini dibahas lagi. Karena Raperda RTRW tersebut harus dibahas secara detail, sebab menyangkut kepentingan masyarakat, apalagi Raperda ini terkait berbagai ketentuan seperti pemanfaatan kawasan hutan, lahan pertambangan dan peternakan, bahkan menyangkut pelabuhan.(sn-02)

< Sebelumnya		Berikutnya >