Bima, Sumbawanews.com.-
 Masyarakat miskin, diduga menjadi lahan eksploitasi empuk bagi sebagian aparat desa. Untuk mendapatkan haknya, harus mengeluarkan biaya.  Sinyalemen itu diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Bima, Thamrin A Fattah, Senin (22/9).

 Dari laporan yang diterimanya, khususnya di Langgudu, ada aparat desa yang menarik biaya saat pengambilan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Besarnya biaya administrasi yang ditarik senilai Rp5.000/warga. “Masyarakat memang tidak mempersoalkan penarikan itu, karena terpenting ada pegangan sebagai jaminan mendapat pelayanan kesehatan gratis,” kata anggota DPRD Dapil III ini di sekretariat DPRD Kabupaten Bima.
 Namun, katanya, kerap kali harapan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan optimal tidak diperoleh. Seperti yang dialami Benyamin, warga Desa Rompo Kecamatan Langgudu. “Ini ibaratnya masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga pula, ditarik uang administrasi, namun pelayanan yang diterima tidak memuaskan,” ujar duta PKB ini.
 Dia mengaku kerap kali menemukan pelayanan kesehatan masyarakat miskin kurang maksimal dan yakin hal itu tidak hanya menimpa warga Langgudu, tetapi juga yang lainnya. “Saya sering menjenguk warga Langgudu yang dirujuk ke RSUD Bima dan pelayanan sering mengecewakan,” katanya. (BE.16)

Komentar

Buat Baru Cari RSS

Tulis Komentar

Nama: Email:   Website: Judul:     Silahkan Masukkan Kode Anti spam.