Buntut Jamkesmas, Kantor Lurah Penaraga Dipalang

Rabu, 10 September 2008 11:12 Bimeks

Kota Bima, Sumbawanews.com.-
Sejumlah warga Penaraga Kota Bima, memalang kantor kelurahan setempat, Selasa (9/8) siang. Kejadian itu dipicu karena kekecewaan terhadap pembagian kartu Jaminan Kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Sehari sebelumnya, mereka mendatangi kantor kelurahan, namun jawaban aparat tidak dinilai memuaskan.

    Kemarahan warga berawal dari beberapa orang menanyakan kepada bidan desa setempat yang terlibat mendata. Dari situ, massa menyimpulkan, Lurah Penaraga, Syafrudin, bertanggungjawab dalam pengurangan data penerima Jamkesmas.
    Tak pelak, Lurah pun menjadi sasaran. Namun, karena Lurah tidak ada di tempat, kantor kena getah dan dipalang. Pegawai yang sedang beraktifitas tertahan dalam kantor yang sudah dipalang itu.
    Wakil massa, Syamsudin, mengaku sebelumnya telah mencoba berkoordinasi dengan petugas pendataan dan mendapatkan jawaban, seluruh warga yang mendapat jaminan kesehatan pada tahun 2003 telah terakomodir. Setelah itu, beranjak menuju kelurahan dan lurah pun mengakui dirinya telah mengurangi data itu sebanyak 400 orang.
    Diakuinya, hal itulah yang memicu kemarahan warga, sehingga dampaknya kantor Lurah menjadi sasaran. Tujuan kehadiran massa untuk menuntut lurah mempertanggungjawabkan tindakannya. “Lurah seperti ini tidak pantas untuk dipertahankan,” ujar Syamsudin di Kelurahan Penaraga, Selasa (9/9).
    Selain itu, katanya, dari sejumlah yang terdata, ada PNS yang bermobil yang terakomodir untuk mendapatkan Jamkesmas. Sejak 1 September lalu, banyak yang kesulitan untuk berobat, karena kartu Askeskin sudah tidak berlaku. Beberapa kali mencoba mengadukan hal itu kepada Lurah, tetapi hanya menyarankan warga untuk bersabar.
    Katanya, Lurah tidak pernah terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, berbagai masalah terjadi seperti penyaluran Raskin, dana PMPN yang disusul unjuk rasa di kantor Pemkot Bima.
    Dia menilai, dalam menetapkan penerima Jamkesmas, Lurah tidak netral, kebanyakan keluarga sendiri yang diakomodir. Diungkapkannya, tercatutnya PNS itu merupakan kesengajaan, sebab pendataan ulang baru dilakukan April lalu, sementara mereka sudah lama menyandang PNS. Dia berharap pemerintah dapat mendengarkan aspirasi mereka dan menindak Lurah.
    Warga lainnya, Sumarni Damrin, mengaku terpaksa meninggalkan jualannya sejak dua hari terakhir ini untuk memperjuangkan nasibnya. Apalagi, biaya rumah sakit saat ini seakin meningkat. Jangankan untuk membeli obat-obatan, menyewa kamar saja susah. “Kalau tidak diperjuangkan hari ini, ke depan kami akan mati seperti anjing di jalanan karena tidak mampu berobat,” ujar Sumarni.
    Sekretaris Camat Raba, Muhamad Saleh, mengaku mendengar keributan itu dna langsung menanganinya. Dia berjanji akan mengoordinasikannya dengan Dinas Kesehatan (Dikes). Katanya, masyarakat berhak menuntut keadilan, terutama warga miskin. “Percayakan kepada kami, hal ini akan dirembukkan,” ujarnya menanggapi puluhan pertanyaan massa.
    Kepala Dikes Kota Bima, dr H Herta Bhumi Riyanto, menjelaskan, aksi protes itu tidak hanya terjadi di Kota Bima, tetapi hampir di seluruh daerah. Diakuinya, ada kelebihan kuota dari yang ditetapkan BPS. Data yang disajikan BPS tidak sesuai dengan riil yang terjadi di lapangan. Mereka yang dicatat oleh BPS sebanyak 35.124 jiwa, sementara yang tidak terakomodir diperkirakan sekitar 6 ribu jiwa.
    Untuk mengantisipasi hal itu, katanya, yang belum tercakup harus ditanggung oleh pemerintah daerah. “Masyarakat resah hal yang wajar, mereka berhak menuntut hal itu,” ujar Herta di kantor Pemkot Bima.
    Dijelaskannya data tahun 2008 ini sudah tidak bisa diganggu, sebab telah terakses di seluruh rumah sakit di Indonesia. Namun, bagi yang diketahui statusnya PNS, akan ditarik kembali. Lantaran masih banyaknya kekurangan dari pendataan itu, maka pemerintah akan mendata ulang untuk tahun 2009 mendatang. (BE.18)