SUMBAWA BARAT, Sumbawanews.com.-
Asosiasi Badan Perwakilan Desa (BPD) Sumbawa Barat meminta pemerintah provinsi NTB untuk menyediakan anggaran untuk pembangunan desa. Bantuan yang diterima oleh desa dari pemprov saat ini masih sangat minim sehingga tidak signifikan untuk mendorong pengembangan potensi desa.

Wakil Sekretaris Asosiasi BPD Sumbawa Barat, Supratman Mholend mengatakan, Pemprov NTB seharusnya melakukan kajian khusus dalam mendorong pengembangan pembangunan seluruh pemerintah desa, sehingga dapat menganggarkan dana khusus untuk mengembangkan potensi masing-masing desa.

Supratman juga meminta kepada Pemprov untuk segera melakukan evaluasi terhadap program-program yang telah dikucurkan selama lima tahun terakhir, sebelum melaksanakan program baru. “Perlu ada keberanian Pemprov NTB untuk melakukan kajian terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan hanya menggugurkan kewajiban atau sekedar menjawab janji-janji politik ketika kampanye, “ ungkap Supratman.

Menurut Wakil Sekretaris Asosiasi BPD Sumbawa Barat ini, masalah kemiskinan di desa bukan hal baru di NTB, bahkan seluruh Kabupaten di NTB masuk dalam data Daerah tertinggal di Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal. Jumlah penduduk terbesar di semua Kabupaten, tinggal di pedesaan dan seharusnya pemerintah provinsi bisa mengambil langkah-langkah tepat agar masalah yang sama tidak terjadi terus-menerus.

Dirinya meyakini, jika Pemprov lebih serius dalam membangun potensi yang ada di desa, maka masalah kemiskinan, kesulitan modal usaha, keterbatasan sarana dan sebagainya sudah bisa teratasi dalam beberapa tahun kedepan. Apalagi, lokasi desa-desa yang ada di NTB, termasuk Sumbawa Barat masih dapat dijangkau dengan mudah dibandingkan  dengan kondisi yang ada di Provinsi Papua.

Supratman juga berpendapat, program yang pernah turun pada waktu lalu masih berupa  program dalam bentuk konsumtif dan tidak menyentuh permasalahan sebenarnya, yaitu bagaimana mendorong masyarakat dan pemerintahan desa dapat mandiri dan berkelanjutan. Terus terang saja lanjutnya, selama ini belum terlihat adanya langkah ke arah tersebut karena yang terjadi hanya sebatas pendekatan pemberian bantuan-bantuan yang bersifat stimulan.

“Seharusnya pemerintah desa berkordinasi dengan pemprov untuk menuntaskan masalah ini, jika tidak ada upaya untuk itu, sampai kapan pun masalah ini tidak akan selesai,” ungkap Supratman. Sn-03

Komentar

Buat Baru Cari RSS

Tulis Komentar

Nama: Email:   Website: Judul:     Silahkan Masukkan Kode Anti spam.