Daerah

Taliwang KSB. Sumbawanews.com. - Tercatat tidak kurang dari 3000 rumah di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dikategorikan tidak layak huni. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, Syamsuddin Ukkas, S.Sos, kepada sumbawanews diruangkerjanya kemarin.  Ditegaskannya, kriteria sebuah rumah dikategori tidak layak huni oleh pemiliknya adalah ruamh yang berlantai tanah, berdinding bambu/daun kelapa, beratapkan alang-alang/bambu dan penghuni melebihi kapasitas dari rumah tersebut.

Tingginya jumlah rumah tidak layak huni di wilayah KSB, masih papar Syamsuddin Ukkas, tidak dipungkiri akibat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah setempat.  ironisnya lagi, penyebaran rumah tangga miskin nyaris merata di delapan kecamatan wilayah KSB.

“Keberadaan rumah tangga miskin ini merata di delapan Kecamatan. Dan hampir semua kepala keluarga miskin tidak memiliki penghasilan tetap,”ungkapnya.

Dengan adanya program pemugaran rumah tak layak huni melalui BPM KSB, pemerintah daerah ingin memberikan kesempatan bagi keluarga yang dikatagorikan miskin untuk dapat memiliki rumah sehat yang layak huni. Selain untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, mengingat salah satu indikator kemiskinan dapat terlihat dari kondisi tempat tinggal yang tak layak.

Berdasarkan data yang dimiliki BPM, tahun 2009 lalu, tercatat sebanyak 695 unit rumah milik warga yang diperbaiki melalui program bedah rumah. Sementara untuk tahun ini (2010) akibat keterbatasan anggaran, rencananya pemerintah daerah hanya akan merehab sebanyak 500 rumah.

“Tahun ini terpaksa ada pengurangan jumlah jatah rumah yang dibedah karena kita sesuaikan dengan anggaran,”ucapnya..

Lebih jauh Syamsuddin Ukkas  menyebutkan, akibat keterbatasan anggaran itu, pihaknya kesulitan untuk menentukan wilayah mana yang harus diprioritaskan penanganannya. Karena masing-masing wilayah di kecamatan menuntut hal yang sama. Untuk mengatasi persoalan itu, agar tidak menimbulkan kecemburuan social bagi masyarakat lain yang menuntut hak yang sama, Pemda melalui BPM menentukan penanganan berdasarkan pengajuan yang dilakukan oleh masing-masing desa.

Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Sumbawa Barat, Ir.H.Amri Rahman, M.Si menegaskan, pemerintah tengah berupaya mensiasati pengurangan jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi simbul kemiskinan di wilayah KSB dengan program bedah rumah. Apalagi program yang dilaksanakan dianggap sangat efektif dan dapat membantu mewujudkan impian sejumlah warga untuk memiliki rumah layak huni.

Untuk masing-masing rumah yang dibedah, masih kata Amri, pemerintah daerah memberikan jatah sebesar Rp. 5 juta. Dengan dana sebesar itu, diharapkan warga akan dapat menikmati sebuah rumah yang layak untuk dihuni.(ian)

Taliwang KSB. Sumbawanews.com --- Sistem kependudukan melalui e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik  merupakan salah satu temuan tehnologi mutahir sebagai bentuk memberikan identitas kepada masyarakat. Rencananya pada tahun 2011 sistem e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik akan diberlakukan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Keunggulan dari KTP elektronik adalah menggunakan sistem fingerprint identity atau identitas sidik jari. Sehingga setiap warga hanya membutuhkan satu KTP yang dapat dihubungkan dengan database nasional.
”e-KTP memang merupakan cara jitu yang dilakukan pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional. Dengan menggunakan sistim biometrik yang ada di dalamnya, setiap pemiliki e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, Pemda akan menerapkannya pada 2011 mendatang, " papar Drs. Zainuddin, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Disosdukcapilnakertrans KSB, di ruang kerjanya kemarin.

Pemberlakukan e-KTP di Sumbawa Barat menurut Zainuddin, adalah sebagai bentuk dukungan Pemda terhadap penerapan teknologi bantuan dari Departemen Dalam Negeri. Dimana penerapannya untuk menggantikan sistem kependudukan konvensional yang sudah berlaku sebelumnya.

"Agustus hingga Oktober mendatang, tim yang sudah dibentuk akan melakukan pemutakhiran data penduduk, sehingga tahun depan bersama 300 Kab/Kota se Indonesia sudah memberlakukan e-KTP. Pemerintah Pusat menargetkan tahun 2012 seluruh penduduk Indonesia sudah memiliki e-KTP," imbuhnya.

Dari berbagai informasi menyebutkan, proyek e-KTP dilatarbelakangi sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal tersebut dikarenakan belum adanya basis data terpadu guna menghimpun data penduduk diseluruh Indonesia. Sehingga fakta itu memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Ironis lagi para oknum memamfaatkan kelemahan KTP konvensional untuk tindak pidana seperti menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi, dan menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris). Autentikasi menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. (ian)