Daerah

Mataram, Sumbawanews.com.- Ketidakstabilan ekonomi ditandai dengan kenaikan harga-harga yang tidak terkendali, kurs rupiah yg terus merosot, BI rate membumbung, tolak pasar bebas, menjadi topik utama aksi demonstrasi ke kantpr DPRD NTB, Rabu (24/2) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) NTB pimpinan pusat Jacob Nuwa Wea melalui Sekretaris DPD KSPSI, Usep Syarif H.
Menurut Korlap Irhamzah, masalah kronis lain yang dihadapi bangsa ini adalah masalah BLBI dan BPPN. BLBI yang diperkirakan merugikan negara ratusan triliunan belum juga diselesaikan sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Perbankan nasional yang tidak sehat harus segera disehatkan karena perbankan adalah tulang punggung ekonomi.
Dengan ketergantungan ekonomi serta posisi tawar yang lemah, maka segala persyaratan, tekanan, dan konsesi harus diberikan untuk terjadinya investasi yang pada akhirnya kita hanyalah menjadi tempat relokasi dari industri substitusi impor, perluasan pembukaan pasar domestik dan sumber tenaga kerja murah. PHK pun terus menjamur.
“Pemerintahan SBU – Boediono tidak pro rakyat,” teriak Irhamzah.
Sementara menurut salah seorang orator, Sri Sudarjo, S.Pd, SH, krisis keuangan global saat ini telah memukul sektor jasa dan perdagangan di seluruh dunia. Dan sebagai dampak berikutnya juga memukul sektor industri. “Saat ini PHK terjadi dimana-mana ditambah dengan mulai berlakunya PASAR BEBAS. Gelombang PHK telah terjadi sejak awal tahun 2009. Dan akan terus berlanjut entah sampai kapan,” tegasnya.
Dampak pelaksanaan Perdagangan Bebas ASEAN-CHINA / ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) per 01 Januari 2010, lanjut Sri Sudarjo, mengancam akan terjadinya PHK besar-besaran terhadap kaum pekerja/buruh Indonesia yang disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dapat kita lihat sebagai berikut: infrastruktur rusak; belum ada kepastian hukum; krisis listrik dimana-mana; karut-marut sektor perbankan; birokrasi bobrok dan perijinan berbelit-belit, korupsi menggurita; serta lemahnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Ketenagakerjaan disebabkan UU tentang Pengawasan Perburuhan sudah kadaluarsa tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan yang OTODA.
“Karena itu kita harus mengambil sikap. Kita hadapi pasar bebas dengan sikap menyerah bertekuk lutut, ataukah menghadapinya dengan lebih mandiri dan bermartabat. Kalau kita memang mau bangkit, inilah titik awal kebangkitan bangsa kita. Kebangkitan tulang punggung perekonomian bangsa dengan menolak pasar bebas karena kita belum siap,” ujar orator lainnya, Sayid Rizal Al Haedar.
Untuk itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, beserta koalisi Lembaga Investigasi Sipil Daerah (INSIPDA), Koalisi Advokasi Rakyat Independen (KARI) dan Lembaga Peduli Pekerja Indonesia (LP2I) menuntut, menolak ACFTA, tangkap koruptor negeri, benahi Perbankkan di Indonesia, benahi manajemen dan kinerja PT. PLN (Persero), tolak rencana revisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buat Perpu UU No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan UU No. 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan, bentuk Dewan Pengupahan Independen, Perdakan UMP, bentuk Dewan Pengawas Independen serta kembalikan kedaulatan rakyat untuk mandiri.(usep/D’One)