Taliwang KSB. Sumbawanews.com.- Dalam upaya meningkatkan pelayanan serta menjawab sejumlah pengaduan masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat melalui UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Pemadam Kebakaran Dinas Pekerjaan Umum KSB, menganggarkan 2 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) dan 1 unit mobil komando dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2011 mendatang. Hal itu ditegaskan Kepala UPTD Pemadam Kebakaran KSB, Mansyur, S.ST di ruang kerjanya kemarin.
Untuk mobil pemadam kebakaran, typenya adalah Mitsubishi Fuso 135 PS, dengan anggaran per unitnya sebesar Rp. 1,9 milyard. Dengan Kapasitas tangki air 4000 liter. Sedangkan untuk mobil komando jenis Ford Ranger, diperkirakan akan menelan dana Rp. 500 juta.
Pemerintah daerah menginginkan satu unit mobil pemadam kebakaran ditempatkan di Kecamatan Seteluk 1 unit untuk mencakup wilayah Kecamatan Poto Tano dan sekitarnya. Sementara 1 unitnya lagi akan ditempatkan di Kecamatan Jereweh yang mencakup wilayah Kecamatan Maluk dan Sekongkang.
“Insyaallah tahun depan, mobil pemadam kebakaran sudah bisa standby di Kantor Camat Seteluk dan Kantor Camat Jereweh. Sesuai janji Bapak Bupati,”, terang Mansyur.
Lebih lanjut dipaparkan Mansyur, kebijakan yang diterapkan Pemda KSB dalam hal penempatan mobil pemadam Kebakaran adalah jarak tempuh masing-masing kecamatan di wilayah KSB yang cukup jauh. Akibatnya ketika terjadi musibah kebakaran, petugas pemadam terkadang telat tiba di lokasi kejadian (TKP). Salah satu contoh, kasus kebakaran yang terjadi di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk pada bulan Februari lalu. Karena terlambatnya pemadam kebakaran, api melahap 1 buah rumah warga. Ironisnya kejadian itu juga menelan korban jiwa, seorang perempuan tua meninggal dengan kondisi hangus terbakar.
Sejauh ini pemerintah daerah KSB, baru memiliki 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dengan jumlah petugas damkar sebanyak 55 orang. Tercatat 16 kasus kebakaran telah ditangani, 11 kasus Tahun 2009 dan baru 5 kasus tahun 2010. (ian)
Text size
Daerah
Zaini Arony Larang Pejabat Tinggi Terima Parcel
Lombok Barat, SumbawaNews.com — Bupati Lombok Barat, H Zaini Arony melarang pejabat tinggi setingkat eselon II dan III lingkup pemerintah daerah setempat menerima parcel dalam bentuk apa pun dan berapa pun nilainya. Sebaliknya, mereka disarankan memberikannya kepada pegawai golongan rendah di lingkungan kerja masing-masing.
“Tidak usahlah pejabat yang diberikan parcel, sebaliknya pejabat yang harus memberikan kepada anak buahnya,” imbau Bupati di Giri Menang, Gerung, Jumat ( (27/8).
Hal ini juga berlaku terhadap parcel dari pihak swasta. Bupati dipastikan menolaknya. “Lebih baik diarahkan kepada pegawai golongan rendah yang lebih membutuhkan dan bermanfaat bagi mereka menjelang hari raya Idul Fitri,” imbuhnya.
Bupati sendiri berencana memberikan tunjangan hari raya atau THR berupa bingkisan kepada seluruh tukang sapu, tenaga kebersihan dan penjaga malam di lingkup Pemkab Lobar pada Senin lusa (30/8).
Sedangkan THR bagi pegawai lingkup Pemkab Lobar lainnya, Bupati mempersilahkan wartawan menanyakannya kepada sekretaris daerah. “Kalau soal THR saya belum lihat, coba tanyakan ke sekda,” jawabnya singkat.
Kabag Humas Setda Lobar, Ispan Djunaedi, menegaskan, pemerintah daerah tidak menganggarkan THR bagi pegawai pemerintah daerah setempat. Hal ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. (Idham Halik)
“Tidak usahlah pejabat yang diberikan parcel, sebaliknya pejabat yang harus memberikan kepada anak buahnya,” imbau Bupati di Giri Menang, Gerung, Jumat ( (27/8).
Hal ini juga berlaku terhadap parcel dari pihak swasta. Bupati dipastikan menolaknya. “Lebih baik diarahkan kepada pegawai golongan rendah yang lebih membutuhkan dan bermanfaat bagi mereka menjelang hari raya Idul Fitri,” imbuhnya.
Bupati sendiri berencana memberikan tunjangan hari raya atau THR berupa bingkisan kepada seluruh tukang sapu, tenaga kebersihan dan penjaga malam di lingkup Pemkab Lobar pada Senin lusa (30/8).
Sedangkan THR bagi pegawai lingkup Pemkab Lobar lainnya, Bupati mempersilahkan wartawan menanyakannya kepada sekretaris daerah. “Kalau soal THR saya belum lihat, coba tanyakan ke sekda,” jawabnya singkat.
Kabag Humas Setda Lobar, Ispan Djunaedi, menegaskan, pemerintah daerah tidak menganggarkan THR bagi pegawai pemerintah daerah setempat. Hal ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. (Idham Halik)
Lobar segera Buka WPR Sekotong
Lombok Barat, SumbawaNews.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan segera mengajukan surat pinjam pakai kepada Kementerian Kehutanan RI untuk penggunaan lahan di kawasan Sekotong dalam rangka mempercepat pembukaan wilayah pertambangan rakyat seluas 2.500 hektare di daerah ini.
Pengajuan surat pinjam pakai ini karena kawasan Sekotong termasuk areal hutan produktif. Selain itu, pemerintah daerah setempat juga akan segera melakukan kajian analisis dampak lingkungan dan pengurusan dokumen lingkungan lainnya.
Demikian hal ini dikemukakan Kabag Humas Setda Lobar, Ispan Junaidi, di Giri Menang, Gerung, Jumat (27/8). “Bupati sudah berkeinginan untuk sesegera mungkin mengeluarkan ijin penambangan rakyat (IPR) dengan mekanisme yang jelas,” ujar Ispan.
Sedangkan menyangkut wilayah pertambangan umum, Ispan menandaskan, hal itu berada di luar kewenangan bupati dan sangat ditentukan berdasarkan hasil pemenang tender. Pemkab Lobar sendiri, sejauh ini telah melakukan penyesuaian terhadap 16 kuasa pertambangan menjadi ijin usaha pertambangan.
Mereka ini diharuskan segera menyusun rencana anggaran belanja untuk pelaksanaan eksplorasi karena keberadaan IUP sama artinya sebagai bentuk ijin eksplorasi. “Pemkab juga menegaskan agar ke-16 IUP ini untuk segera memiliki kantor di Lobar dan menunjukkan jaminan kesanggupan dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp 100 juta persatu IUP,” jelas Ispan. (Idham Halik)
Pengajuan surat pinjam pakai ini karena kawasan Sekotong termasuk areal hutan produktif. Selain itu, pemerintah daerah setempat juga akan segera melakukan kajian analisis dampak lingkungan dan pengurusan dokumen lingkungan lainnya.
Demikian hal ini dikemukakan Kabag Humas Setda Lobar, Ispan Junaidi, di Giri Menang, Gerung, Jumat (27/8). “Bupati sudah berkeinginan untuk sesegera mungkin mengeluarkan ijin penambangan rakyat (IPR) dengan mekanisme yang jelas,” ujar Ispan.
Sedangkan menyangkut wilayah pertambangan umum, Ispan menandaskan, hal itu berada di luar kewenangan bupati dan sangat ditentukan berdasarkan hasil pemenang tender. Pemkab Lobar sendiri, sejauh ini telah melakukan penyesuaian terhadap 16 kuasa pertambangan menjadi ijin usaha pertambangan.
Mereka ini diharuskan segera menyusun rencana anggaran belanja untuk pelaksanaan eksplorasi karena keberadaan IUP sama artinya sebagai bentuk ijin eksplorasi. “Pemkab juga menegaskan agar ke-16 IUP ini untuk segera memiliki kantor di Lobar dan menunjukkan jaminan kesanggupan dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp 100 juta persatu IUP,” jelas Ispan. (Idham Halik)
Narmada Bakal Jadi Tiga Kecamatan
Lombok Barat, SumbawaNews.com — Kabupaten Lombok Barat bakal kembali memiliki 15 kecamatan, menyusul pemekaran sejumlah wilayah. Narmada salah satu di antaranya, akan menjadi tiga wilayah yakni Narmada sendiri, Keru dan Gerimak.
“Kalau bisa lahir lima kecamatan baru maka kecamatan yang ada di Lobar bisa kembali berjumlah 15 kecamatan sama seperti sebelum KLU berpisah dari Lobar,” kata Bupati Lobar H Zaini Arony di Giri Menang, Gerung, Jumat (27/8).
Sebelumnya Lobar sebenarnya sudah memiliki 15 kecamatan. Namun 5 di antaranya di wilayah utara, yakni Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Gangga, membentuk daerah otonomi sendiri menjadi Kabupaten Lombok Utara.
Bupati Zaini Arony menjelaskan, pemekaran wilayah ini karena pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk. “Kecamatan Narmada ini cukup luas dan penduduknya juga terpencar-pencar keberadaannya," terang Bupati.
Adanya pemekaran wilayah ini juga, tidak saja kecamatan melainkan juga desa, menurut Bupati, semakin besar kemungkinan bagi Lobar mendapatkan dana percepatan pembangunan wilayah dari pemerintah pusat. (Idham Halik)
“Kalau bisa lahir lima kecamatan baru maka kecamatan yang ada di Lobar bisa kembali berjumlah 15 kecamatan sama seperti sebelum KLU berpisah dari Lobar,” kata Bupati Lobar H Zaini Arony di Giri Menang, Gerung, Jumat (27/8).
Sebelumnya Lobar sebenarnya sudah memiliki 15 kecamatan. Namun 5 di antaranya di wilayah utara, yakni Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan dan Gangga, membentuk daerah otonomi sendiri menjadi Kabupaten Lombok Utara.
Bupati Zaini Arony menjelaskan, pemekaran wilayah ini karena pertimbangan luas wilayah dan jumlah penduduk. “Kecamatan Narmada ini cukup luas dan penduduknya juga terpencar-pencar keberadaannya," terang Bupati.
Adanya pemekaran wilayah ini juga, tidak saja kecamatan melainkan juga desa, menurut Bupati, semakin besar kemungkinan bagi Lobar mendapatkan dana percepatan pembangunan wilayah dari pemerintah pusat. (Idham Halik)
Penjualan Asset Daerah Diharapkan Capai Rp 32 Miliar
Lombok Barat, SumbawaNews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap hasil penjualan asset daerah bersertifikat di Kota Mataram dapat melampaui angka Rp 20 miliar menyusul kondisi defisit keuangan daerah Lobar.
Demikian hal ini dikemukakan Kepala Bappeda Lobar HM Taufik di Giri Menang, Gerung, Senin (23/8). “Pemkab berharap nilai aset yang dijual bisa di atas Rp 20 miliar,” ujarnya. Penjualan asset daerah ini direncanakan pada 27 Agustus 2010.
Pemkab Lobar sendiri dari hasil penjualan asset daerah ini berharap bisa menutupi defisit keuangan daerah setidaknya senilai Rp 32 miliar, sedangkan dari pengembalian atau ganti rugi dari pihak PT Varindo Lombok Inti senilai Rp 13,5 miliar kendati belum terealisasi hingga kini.
Bilamana hal itu tidak dapat terwujud, Taufik mengatakan, pihaknya akan melakukan rasionalisasi belanja atau meninjau ulang beberapa program yang dapat ditunda pelaksanaannya sehingga APBD Perubahan Lobar Tahun 2010 tidak pincang.
Penetapan APBD Perubahan Lobar tahun 2010 sendiri direncanakan pada 31 Agustus 2010, dengan jumlah anggaran pendapatan senilai Rp 665 miliar. Sedangkan jumlah defisit dari total pendapatan sebesar enam persen atau senilai Rp 39,9 miliar. Jumlah ini membengkak dari tahun sebelumnya senilai Rp 25 miliar.
Disamping berharap dari pengembalian PT VLI dan penjualan asset daerah, Pemkab juga telah mengajukan pinjaman ke sejumlah BPD atau bank sindikasi senilai Rp 25 miliar. Pinjaman ini akan diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Dikpora Lobar.
Taufik juga mengungkapkan, pendapatan pada APBD Lobar tahun 2010 hanya senilai Rp 55 miliar. Ini karena ada dua SKPD tidak mampu mencapai target 100 persen yakni, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kendati begitu, sasarannya tetap sama yakni untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan. (Idham Halik)
Demikian hal ini dikemukakan Kepala Bappeda Lobar HM Taufik di Giri Menang, Gerung, Senin (23/8). “Pemkab berharap nilai aset yang dijual bisa di atas Rp 20 miliar,” ujarnya. Penjualan asset daerah ini direncanakan pada 27 Agustus 2010.
Pemkab Lobar sendiri dari hasil penjualan asset daerah ini berharap bisa menutupi defisit keuangan daerah setidaknya senilai Rp 32 miliar, sedangkan dari pengembalian atau ganti rugi dari pihak PT Varindo Lombok Inti senilai Rp 13,5 miliar kendati belum terealisasi hingga kini.
Bilamana hal itu tidak dapat terwujud, Taufik mengatakan, pihaknya akan melakukan rasionalisasi belanja atau meninjau ulang beberapa program yang dapat ditunda pelaksanaannya sehingga APBD Perubahan Lobar Tahun 2010 tidak pincang.
Penetapan APBD Perubahan Lobar tahun 2010 sendiri direncanakan pada 31 Agustus 2010, dengan jumlah anggaran pendapatan senilai Rp 665 miliar. Sedangkan jumlah defisit dari total pendapatan sebesar enam persen atau senilai Rp 39,9 miliar. Jumlah ini membengkak dari tahun sebelumnya senilai Rp 25 miliar.
Disamping berharap dari pengembalian PT VLI dan penjualan asset daerah, Pemkab juga telah mengajukan pinjaman ke sejumlah BPD atau bank sindikasi senilai Rp 25 miliar. Pinjaman ini akan diperuntukkan bagi beberapa satuan kerja perangkat daerah seperti Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Dikpora Lobar.
Taufik juga mengungkapkan, pendapatan pada APBD Lobar tahun 2010 hanya senilai Rp 55 miliar. Ini karena ada dua SKPD tidak mampu mencapai target 100 persen yakni, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kendati begitu, sasarannya tetap sama yakni untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan. (Idham Halik)
Halaman 7 dari 885
Editorial
| Siapa Yang Bertanggung Jawab Terhadap Illegal Mining Labaong...? 13/08/2010 | Indra Jaya  Dari hari kehari bencana longsor dipusat ileegal mining Olat Labaong terus terjadi, sejalan dengan peristiwa ini puluhan korban meninggal dan luka-luka tidak dapat dihindri, tetapi aneh bin ajaib apar [ ... ] |
| Editorial Lainnya |
Iklan Baris
Terkini Populerkan.com
Shout Box
| Archives Pesan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Terkini Kompas
Berita Terbaru
Popular
Komentar
perang ue
Iskandar, ternyata anda telah jujur d...
saking kelewat jujurnya saksi JM, akh...
Kalian tim JM ketahuan banget pemboho...
..emang tau pasti ya semuax itu..ntar...