HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

BTDC Diharapkan Tidak Terganggu Terkait Kasus Lahan Bermasalah

LOMBOK TENGAH, Sumbawanews.com.- Anggota DPRD Provinsi NTB Drs Ruslan Turmuzi Senin (3/2) di Praya mengigatkan kepada perusahaan pengembangan pariwisata Bali atau  PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC) untuk tidak terganggu pembangunan kawasan pariwisata di lahan Mandalika Resort di Lombok Tengah (Loteng).

Lahan yang dipakai untuk membangun adalah lahan yang sudah clear and clean atau lahan yang sudah terbebas dari sengketa. Artinya BTDC diharapkan memulai pembangunan di Mandalika Resort meski masih ada beberapa titik yang masih bermasalah.

Dijelaskan dari seribu hektar lebih luas areal lahan Mandalika Resort, hanya 135 hektar yang masih bermasalah di beberapa spot. Lahan yang belum tuntas seluas 135 hektar ini sedang dalam pembahasan di Kementerian BUMN.

“Ini tugas pemerintah memfasilitasi masyarakat dimana tanah yang masih bermasalah agar dituntaskan,“ harap anggota DPRD Provinsi Dapil Loteng itu.

Selain itu, BTDC sudah menyelesaikan berbagai perizinan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal, topografi dan  mendanai pembangunan jalan di dalam kawasan Mandalika Resort.

”Kalau masalah izin ditanggulangi oleh pihak provinsi NTB, saya rasa tidak ada masalah,“ katanya.

Menurut Ruslan, saat ini BTDC sudah mulai melakukan tahapan konstruksi pembangunan jalan di area Tanjung Aan. Untuk tahap pertama biayanya Rp 200 miliar yang diambilkan dari tahun anggaran 2013 dan 2014. Selain itu, BTDC juga sedang berkoordinasi dengan PLN Lombok Tengah untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam kawasan dalam 5 tahun ke depan sebesar 15 megawatt (MW). Sudah direncanakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, bekerjasama dengan Perancis dengan output 20 MW.

”Satu-satunya kendala yang mengganjal saat ini adalah penyelesaian 135 hektare lahan yang diklaim oleh beberapa pihak. Akibatnya, tidak bisa dilakukan pembebasan. Namun, sesungguhnya BTDC sudah mengantongi HGB atas lahan tersebut, yang di antaranya untuk pembangunan area Tanjung Aan. BTDC berterima kasih atas persoalan yang sekarang ini, karena dia sifatnya menerima, tidak serta merta 100 persen menerima pihak LTDC itu benar, artinya harus dilakukan Audit Infestigasi kembali terhadap laporan LTDC yang diserahkan ke pihak BTDC,“ jelasnya.

Dengan demikian Sambung Ruslan Dengan adanya persoalan ini menjadi tugas pemerintah memfasilitasi adanya pro dan kontra sengketa lahan.

“Bukan persoalan pembangunan, ini jangan dialihkan isunya,“ ungkap Ruslan.  

Lebih lanjut Ruslan mengatakan, sangat wajar Rakyat menuntut lahan mereka dikembalikan karena proses pembayaran sebelumnya ada yang benar dan ada yang tidak benar. Tentunya ini yang harus diklarifikasi, sehingga rakyat juga tidak salah karena setelah turun dilapangan dibuktikan dengan data di BPN ternyata ada proses pembayaran yang salah oleh pihak LTDC.   

Sekali lagi Ruslan meminta sikap bijak dari pemerintah untuk  memfasilitasi rakyat terhadap Lahan yang bemasalah. (Rosidi)

 

Kategori: