HOME UTAMA DAERAH | NASIONAL | INTERNASIONAL | EDITORIAL | OPINI | PENDIDIKAN | AGAMA | UNIK | TECHO | FOTO | SITUSKU CERITA RAKYAT | BUDAYA SEJARAH | WISATA | JOKE PUISI | SASTRA  | MOTIVASI | BEASISWA

Birokrasi KSB Akan Tetapkan 32 Raperda 2011

Fud SyaifuddinTaliwang KSB.  Sumbawanews.com.- Eksekuitif dan Legislatif Sumbawa Barat akan segera menetapkan sekitar 32 Rancangan Peraturan Daerah  (Raperda) tahun 2011, termasuk 27  Perda usulan birokrasi tentang pemekaran desa serta 4 Raperda inisiatif dewan yang berkaitan dengan pajak dan retrebusi daerah, ditambah 1 Raperda Corporate Social Responsibilty (CSR).
 
     Data yang dihimpun Sumbawanews.com, dari sekian jumlah Raperda yang akan ditetapkan tersebut, tercatat ada 1 tambahan Raperda inisiatif Dewan tentang pelaksanaan program Corporate Social Responsibilty (CSR) yang sesuai dengan undang-undang  (UU) Nomor.40/2009, terkait kewajiban seluruh perusahaan investasi didaerah,  “Ke 32 Raperda KSB itu akan kita tetapkan sebelum pembahasan APBD 2012 mendatang,”   kata Anggota DPRD dari Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah  (PKD) Yan Hasbullah SH pada wartawan Selasa  (29/11)
 
     Dijelaskan, pentingnya segera disahkan ke 27 Raperda usulan birokrasi tentang Pemekaran Desa dan 4 Raperda inisiatif dewan yang berkaitan dengan pajak dan retrebusi daerah, ditambah 1 Raperda Corporate Social Responsibilty (CSR) tersebut, agar seluruh kewajiban perusahaan investasi di KSB jelas status hukumnya,  “Sangat penting untuk segera disahkan Raperda tentang berbagai kebijakan atau kewajiban seluruh perusahaan yang berinvestasi di KSB, termasuk soal dana sumbangan pihak ketiga melalui  program Corporate Social Responsibilty (CSR),”  Jelas Yan Hasbullah politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan  (PPP) KSB.
 
     Menurutnya, langkah itu harus dan mutlak untuk segera dilakukan, agar legislatif dan eksekutif yang selama ini selama ini terkesan miss komunikasi, dapat seiring sejalan dalam menjalan Tufoksi sesuai institusi masing-masing lembaga, terlebih lagi   saat ini tengah bergulirnya isu miring tentang adanya dugaan kasus penyimpangan dan penyalahgunaan dana hibah pihak ketiga yang disalurkan melalui program CSR PT Newmont,  “Jika Raperda tentang CSR ini sudah kita tetapkan bersama 31 Raperda lain, tentunya berbagai proses tentang sejumlah dana hibah dari pihak ketiga tersebut, dapat kita klarifikasi sesuai payung hukum yang ditekankan dalam (UU) Nomor;40/2009 serta pelaksanaan penetapan, tentang kewajiban perusahaan investasi terhadap daerah,”  ungkap Hasbullah sapaan akrabnya.
 
      Sementara itu, anggota DPRD dari Partai Demokrasi Pembaharuan  (PDP) KSB Fud Syaifuddin ST pada wartawan dengan tegas mengatakan,  pihaknya sepakat untuk terus ngotot menyoalkan status dana Corporate Social Responsibilty  (CSR) senilai Rp. 144 miliar yang di klaim sebagai dana hibah PT Newmont oleh eksekutif tersebut,  “Saya akan terus ngotot hingga penggunaan ratusan miliar dana sumbangan pihak ketiga itu segera terungkap jelas,”  tegas Fud sapaan akrabnya.
 
     Menurut Fud,  pengungkapan status dana ratusan miliar rupiah dari pihak ketiga itu harus segera dilakukan, agar tidak terus menimbulkan persepsi pro kontra ditengah masyarakat, terlebih lagi dana sumbangan dari pemilik saham asing yang disalurkan melalui program CSR PT Newmont itu tidak hanya terfokus untuk pembangunan infrastruktur saja, namun sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan SDM KSB,  “Dana Rp.144 miliar yang diklaim sebagai dana hibah dari PTNNT itu, tidak hanya untuk pembangunan infrastruktur atau program pendidikan dan kesehatan saja, namun sejatinya diperuntukkan bagi pengembangan SDM KSB.,  yang rata-rata saat ini ekonominya masih dibawah standar,”  tandas Fud Syaifuddin.  (Hong).

Kategori: