Agun: DPR dan Pemerintah Berwenang Mengusulkan DOB

 

Jakarta, Sumbawanews.com.- Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh 20 dari 22 Perwakilan Provinsi yang diundang oleh Komisi II DPR RI, Kamis (28/3) memberikan kejelasan bahwa Komisi II DPR RI tetap melanjutkan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga massa tugas DPR RI berakhir tahun 2014 mendatang.
 
Ketua Komisi II DPR RI Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si yang memimpin RDP diruang rapat Komisi II DPR RI menjelaskan Komisi II DPR RI dapat menerima seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri berkenaan dengan desain besar penataan daerah (desartada), dan desartada merupakan sebuah konsep yang tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gagasan pemikiran pemerintah dalam rangka penantaan sebuah daerah.
 
"Berkenaan dengan konsep desartada yang membutuhkan langkah-langkah lanjutan, perlu dipertegas apakah substansi materinya dirumuskan dalam undang-undang di
pemerintahan daerah, apakah juga akan masuk dalam undang-undang yang secara spesifik dicantumkan dalam undang-undang pembentukan daerah otonom baru, atau
dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membutuhkan tentang penataan daerah ini," jelas Agun.
 
Dijelaskannya berkenaan dengan pembentukan daerah otonom baru, DPR dan Pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk memiliki hak-hak inisiatif mengusulkan pembentukan daerah otonom baru, namun dalam pembahasannya tetap mengacu dan berpedoman pada tata cara peraturan perundang-undangan yang ada, dimana Pemerintah memiliki gagasan tentang desartada dan itu ditempatkan menjadi bagian dari proses pembicaraan pembahasan sampai dengan terbentuknya daerah otonom baru.
 
Terkait dengan usulan pemekaran diwilayah NTB, Agun menjelaskan ada empat usulan yang masuk diantara  Kabupaten Lombok Selatan, Kota Selong, Kota Samawa Rea dan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
 
Dalam RDP ini Komisi II DPR RI menerima klarifikasi dari Perwakilan 22 Provinsi yang terdapat usul pemekaran wilayah.
 
Langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh Komisi II setelah kelengkapan administrasi DOB lengkap, Komisi II akan meninjau lapangan DOB yang diusulkan tersebut.
 
Sementara itu, Wakil Ketua KP3S Mataram H. Abdullah menyambut baik kebijakan yang ditempuh oleh Komisi II DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan usulan DOB baru.
 
"Untuk pemekaran diwilayah NTB, kita berharap Komisi II tetap memprioritas pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa," tegas Notaris di Kota Mataram ini.
 
Menurut Abdullah, masyarakat Pulau Sumbawa telah lama menunggu terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa, "Meskipun perjuangan usulan pembentukan PPS ini sudah berjalan 13 tahun kita tetap berjuanga hingga terbentuknya PPS," ungkap Abdullah.
 
Dalam RDP ini, selain Wakil Gubernur NTB dan Ketua DPRD NTB, juga hadir Bupati Dompu, Asisten 1 Bupati Sumbawa, anggota DPRD NTB, KP3S Mataram dan Jakarta dan ratusan masyarakat yang mendukung pembentukan PPS. (sn01)
 
 
Kategori: